17:00 . Berkah Salat Dhuha, Guru TPQ ini Bisa Dapat Hadiah Umroh   |   16:00 . Bayi Penderita Kelainan Usus Akhirnya Meninggal   |   15:00 . Pentingnya Toleransi Beragama Ditanamkan Sejak Dini   |   14:00 . Perhatian Pemkab Tuban ke TPQ Diungkap di Hadapan 7000 Guru   |   13:00 . Tahun Ini Gaji Guru TPQ Naik 100 Persen   |   12:00 . Polres Tuban Raih Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Dari Kemenpan-RB   |   11:00 . UMK Tuban Rp2,5 Juta, Begini Sikap Serikat Pekerja Nasional   |   10:00 . 15 Persen Balita di Tuban Masih Gizi Buruk   |   09:00 . Awas! Merusak Fasilitas Umum, Pidana 3 Bulan, Denda Rp50 Juta   |   08:00 . Bayi Alami Kelainan Usus Butuh Uluran Tangan Anda   |   07:00 . 7 Fakta tentang Menyusui   |   19:00 . Rekrutmen Panwascam   |   18:00 . Tutup Buku PTSL 2019, Begini Hasilnya   |   17:00 . Usia 81 Tahun Ikuti Nikah Masal, Begini Ungkapan Kebahagiaannya   |   16:00 . UMK Tuban Disahkan 2,5 Juta, Perusahaan yang Tak Sanggup Bisa Lakukan ini   |  
Fri, 22 November 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Saturday, 21 October 2017 09:00

Sekolah Wajib Rombak Pengurus Komite Sesuai Permendikbud

Sekolah Wajib Rombak Pengurus Komite Sesuai Permendikbud

Reporter: -

blokTuban.com - Seluruh sekolah dan madrasah wajib merombak komite sekolahnya, dan membentuk komite sekolah baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Ini ketentuan yang harus dijalankan,’’ ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, Sutrisno Rachmat.

Dia mengatakan, dalam ketentuan yang baru itu, susunan keanggotaan komite sekolah berubah. Salah satunya adalah larangan anggota DPRD dan pejabat setempat menjadi anggota komite sekolah. Misalnya Kades/Lurah, Camat dan seterusnya. "Juga guru yang anaknya bersekolah di mana guru tersebut mengajar juga tidak boleh menjadi anggota komite,’’ tambahnya.

Kalau ketentuan yang lama semua dibolehkan. Termasuk guru yang anaknya sekolah di sekolah yang dia ajar masih boleh menjadi anggota komite. Begitu juga pejabat misalnya Kades, Camat dan sebagainya. Kebanyakan, pihak sekolah mengajak dan menggandeng pejabat untuk menjadi anggota komite karena ingin mendapat dukungan dan kemudahan. "Namun saat ini  tidak boleh dilakukan,’’ ungkapnya.

Pada permendikbud yang diundangkan Desember 2016 itu, juga ada ketentuan untuk penggabungan komite sekolah. Misalnya, dua sekolah atau lebih dibentuk stau komite sekolah. Hanya, ketentuan itu berlaku untuk sekolah yang siswanya kurang dari 200 orang. "Jadi, bisa gabung dengan komite sekolah lainnya,’’ jelas dia.

Karena itu, mantan Kepala kanwil Depag Jawa Timur ini menegaskan, aturan itu harus dipatuhi. "Batas waktunya Desember tahun ini, sekolah-sekolah sudah membentuk komite sesuai aturan tersebut,’’ tandanya.

Pengirim: Dewan Pendidikan Tuban

Tag : komite, sekolah, tuban, aturan

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Monday, 15 July 2019 16:00

    blokTuban.com Resmi Terverifikasi Dewan Pers

    blokTuban.com Resmi Terverifikasi Dewan Pers Media blokTuban.com mulai Senin (15/7/2019) resmi terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Hal ini membuktikan bahwa portal media online ini, produk beritanya terpercaya dan mencerdaskan publik....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more