20:00 . Gudang Garam dan Grabagan Jadi Klaster Baru   |   15:00 . Umur Petugas Pilkada Maksimal 50 Tahun, Pertimbanganya Faktor Kesehatan   |   14:00 . Reklamasi Kilang Minyak di Tuban, Menteri Kelautan dan Perikanan: Jangan Sampai Mengganggu Nelayan   |   13:00 . BPBD Serahkan Bantuan Material untuk Penanganan Banjir Rob   |   12:00 . Restorasi Kilang Tuban Tinggal Lima Persen   |   11:00 . Dugaan Sementara, Mayat Bayi di Pantai Sengaja Dibuang   |   10:00 . Mayat Bayi Perempuan Ditemukan Tengkurap di Pantai Tuban   |   09:00 . Hadapi Tiga PSN, TPPI Siapkan Pemuda Terampil Bersertifikat BNSP   |   08:00 . Perdana, 'TABANA' Dikukuhkan Sebagai Madrasah Tangguh di Tuban   |   07:00 . 5 Cara Agar Lekas Move On dari Seseorang yang Ghosting Kamu   |   17:00 . Menteri Kelautan dan Perikanan Lepas Kontainer Ke-90 Ekspor Olahan Ikan   |   16:00 . Lebih Ramah Lingkungan, Warga Denpasar Coba Pertalite   |   15:00 . KBM Serentak 13 Juli, Ini Kata Kemenag Tuban   |   14:00 . Pertamina Pakai Sistem Konsinyasi Selesaikan Sisa Lahan Kilang GRR Tuban   |   13:00 . Seratus Persen Kilang GRR Tuban Olah Minyak dari Luar Negeri   |  
Thu, 09 July 2020
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Saturday, 21 October 2017 09:00

Sekolah Wajib Rombak Pengurus Komite Sesuai Permendikbud

Sekolah Wajib Rombak Pengurus Komite Sesuai Permendikbud

Reporter: -

blokTuban.com - Seluruh sekolah dan madrasah wajib merombak komite sekolahnya, dan membentuk komite sekolah baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

"Ini ketentuan yang harus dijalankan,’’ ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, Sutrisno Rachmat.

Dia mengatakan, dalam ketentuan yang baru itu, susunan keanggotaan komite sekolah berubah. Salah satunya adalah larangan anggota DPRD dan pejabat setempat menjadi anggota komite sekolah. Misalnya Kades/Lurah, Camat dan seterusnya. "Juga guru yang anaknya bersekolah di mana guru tersebut mengajar juga tidak boleh menjadi anggota komite,’’ tambahnya.

Kalau ketentuan yang lama semua dibolehkan. Termasuk guru yang anaknya sekolah di sekolah yang dia ajar masih boleh menjadi anggota komite. Begitu juga pejabat misalnya Kades, Camat dan sebagainya. Kebanyakan, pihak sekolah mengajak dan menggandeng pejabat untuk menjadi anggota komite karena ingin mendapat dukungan dan kemudahan. "Namun saat ini  tidak boleh dilakukan,’’ ungkapnya.

Pada permendikbud yang diundangkan Desember 2016 itu, juga ada ketentuan untuk penggabungan komite sekolah. Misalnya, dua sekolah atau lebih dibentuk stau komite sekolah. Hanya, ketentuan itu berlaku untuk sekolah yang siswanya kurang dari 200 orang. "Jadi, bisa gabung dengan komite sekolah lainnya,’’ jelas dia.

Karena itu, mantan Kepala kanwil Depag Jawa Timur ini menegaskan, aturan itu harus dipatuhi. "Batas waktunya Desember tahun ini, sekolah-sekolah sudah membentuk komite sesuai aturan tersebut,’’ tandanya.

Pengirim: Dewan Pendidikan Tuban

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : komite, sekolah, tuban, aturan



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more