07:00 . Usai Divaksin, Bisakah Penerima Tularkan Covid-19??   |   17:00 . 6 Jenis Pohon Ini Ditanam di Pantai Semilir   |   16:00 . Tak Segan Putus Kontrak Supplier Jika Pasok Beras BPNT Jelek   |   15:00 . Tiga Bulan Pertama 2021, BMKG Ingatkan Ada Multi Resiko Bencana   |   11:00 . Kepergok Tak Pakai Masker, Pelanggar Dihukum Push Up   |   07:00 . Punya Penyakit Penyerta, Apakah Harus Tetap Vaksinasi Covid-19?   |   17:00 . Agen E-Warung: Beras BPNT Harus Sesuai Pedum, Kalau Tidak Akan Ditolak   |   15:00 . Perangkat Desa Positif Covid-19, Kantor Desa Semanding Ditutup   |   13:00 . Warga Minta Kasun Yang Digrebek Saat Selingkuh Diberhentikan   |   12:00 . SIG Pasok 11.500 Meter Kubik Beton untuk Masjid Istiqlal   |   11:00 . Data KPM BPNT Tuban yang Dihapus Sistem Diajukan Ulang ke Kemensos   |   10:00 . Dukung Penunjukan Calon Kapolri, FKUB Tuban: Ini Wujud Kebhinekaan di Indonesia   |   09:00 . Diduga Peras Kades Oknum LSM Disikat Polisi   |   08:00 . Nenek di Tuban Tak Dapat Cairkan BPNT Karena Diputus Kemensos   |   07:00 . Jangan Terlewat, Ini 7 Jenis Buah yang Baik Dikonsumsi saat Hamil   |  
Sun, 17 January 2021
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Raperda Ketenagakerjaan Sampai Tahap Evaluasi Gubernur

bloktuban.com | Thursday, 08 June 2017 10:00

Raperda Ketenagakerjaan Sampai Tahap Evaluasi Gubernur

Reporter: Dwi Rahayu

blokTuban.com - Rancangan Peraturan Daerah (Raerda) tentang ketenagakerjaan yang sebelumnya digodok DPRD Tuban saat ini tengah sampai tahap diserahkan di tingkat Provinsi. Namun, berkaitan dengan peraturan yang menjadi dasar keputusan khalayak, Raperda tersebut tengah dievaluasi gubernur.

Seperti diberitakan sebelumnya, menyambut era industrialisasi utamanya akan dibangunnya kilang minyak di tepian pantai utara, tepatnya di wilayah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban perlu disiapkan perda yang mengatur ketenagakerjaan. Secara garis besar, Raperda tersebut mengatur 60 persen tenaga kerja lokal harus melibatkan dalam sebuah industri.

"Evaluasi gubernur yakni kata 60 persen dirubah secara global menjadi diprioritaskan," kata Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Agung Supriyanto.

Kata prioritas, kanjutnya masih perlu dijabarkan kembali dengan Peraturan Bupati (Perbup). Yangmana dalam kata prioritas harus ada ukurannya. Ia berharap dalam Peraturan Bupati mampu menjelaskan arti prioritas yang masih abstrak dan prioritas itu perlu penjelasan prosentase dan ukurannya.

"Karena bahasa prioritas itu sifatnya masih belum jelas, maka prioritas itu ukuran prosentasi? untuk tenaga kerja harus dikonkretkan," ujar politisi asal PAN.[dwi/ito]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : raperda, ketenagakerjaan, komisi a, dprd



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Wednesday, 30 December 2020 17:00

    Cangkruk Mathuk Bersama EMCL

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara Pasca dilaksankan Cangkruk Mathuk dalam jaringan (daring) yang digelar operator Lapangan Banyuurip, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama para wartawan 3 Kabupaten pada Rabu (25/11/2020), dilanjutkan dengan lomba essay dan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more