07:00 . Penting, Pemberian ASI Sejak Awal Kelahiran Tingkatkan Kekebalan Anak   |   12:00 . Kecelakaan di Pakah-Soko, Pemotor Meninggal, Mobil Pengisi ATM Terbalik   |   11:00 . Jalan Pantura Ditanami Pisang   |   08:00 . Pekerja Industri Mulai Donorkan Plasma Konvalesen di PMI   |   07:00 . Usai Divaksin, Bisakah Penerima Tularkan Covid-19??   |   17:00 . 6 Jenis Pohon Ini Ditanam di Pantai Semilir   |   16:00 . Tak Segan Putus Kontrak Supplier Jika Pasok Beras BPNT Jelek   |   15:00 . Tiga Bulan Pertama 2021, BMKG Ingatkan Ada Multi Resiko Bencana   |   11:00 . Kepergok Tak Pakai Masker, Pelanggar Dihukum Push Up   |   07:00 . Punya Penyakit Penyerta, Apakah Harus Tetap Vaksinasi Covid-19?   |   17:00 . Agen E-Warung: Beras BPNT Harus Sesuai Pedum, Kalau Tidak Akan Ditolak   |   15:00 . Perangkat Desa Positif Covid-19, Kantor Desa Semanding Ditutup   |   13:00 . Warga Minta Kasun Yang Digrebek Saat Selingkuh Diberhentikan   |   12:00 . SIG Pasok 11.500 Meter Kubik Beton untuk Masjid Istiqlal   |   11:00 . Data KPM BPNT Tuban yang Dihapus Sistem Diajukan Ulang ke Kemensos   |  
Mon, 18 January 2021
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Penertiban Industri Rokok Ilegal Sesuaikan UU Cukai

bloktuban.com | Wednesday, 01 June 2016 19:00

Penertiban Industri Rokok Ilegal Sesuaikan UU Cukai

Reporter: Dwi Rahayu

blokTuban.com - Penertiban industri rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara sepihak. Segala suatu tindakan penertiban harus disesuaikan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2007, tentang cukai.

Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Sulistiyadi mengatakan, pengamanan penerimaan negara atas cukai tembakau perlu sesuai dengan prosedur. Terlebih, pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Sebagaimana diketahui, pada UU nomor 39 tahun 2007 menyebutkan, perizinan terkait industri rokok ilegal dapat dikenai hukuman berdasarkan keputusan hakim. Selain itu, sanksi administrasi sebesar Rp20 juta hingga Rp200 juta.

Pada pemerintah daerah, penertiban biasanya melibatkan beberapa unsur pemerintahan dan aparat yang berwajib. Pemerintah dapat melibatkan bagian perekonomian, industri dan Pol PP.

"Penertiban tidak berarti merampas dan menyita. Maka, sebelumnya perlu mengumpulkan informasi terkait," pungkas Sulistiyadi. [dwi/rom]

* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini

Logo WA Logo Telp Logo Blokbeli

Tag : rokok ilegal, rokok, perusahaan rokok



PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Wednesday, 30 December 2020 17:00

    Cangkruk Mathuk Bersama EMCL

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara

    Lomba Essay dan Fotografi EMCL, 3 Reporter BMG Raih Juara Pasca dilaksankan Cangkruk Mathuk dalam jaringan (daring) yang digelar operator Lapangan Banyuurip, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama para wartawan 3 Kabupaten pada Rabu (25/11/2020), dilanjutkan dengan lomba essay dan...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Tuesday, 19 November 2019 14:00

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax

    Surat Panggilan Tes Pertamina Adalah Hoax PT Pertamina (Persero) kembali menjadi objek penipuan lowongan kerja. Kali ini ada pihak mengatasnamakan Pertamina mengumumkan lowongan kerja dan kemudian memanggil pendaftar untuk melakukan berbagai tes....

    read more