Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban terancam 20 tahun penjara. Pasalnya mereka dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Cuaca buruk menerpa pantai utara Tuban. Alhasil nelayan tidak dapat beraktifitas menangkap ikan seperti biasanya.
Pihak Polres Tuban akan melakukan audit keuangan dari pengelolaan tempat Wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding, Kabupaten Tuban. Audit dilakukan terkait kerugian pendapatan wisata tersebut. Apalagi, kini ditemukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) yang tertangkap Tangan (OTT) melakukan penggelapan tiket karcis masuk.
Dibatalkannya proyek reklamasi pantai Boom akibat tidak dikeluarkannya izin dari Pemerintah Provinsi, membuat Pemerintah Kabupaten Tuban harus merelokasi anggaran yang telah canangkan untuk reklamasi tersebut.
Reklamasi pantai Boom Gagal dilaksanakan, setelah kebijakan reklamasi berbenturan dengan UU 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Informasi yang dihimpun blokTuban.com, bahwa pantai yang menjadi ikon tersebut rencananya akan diuruk menjadi daratan, namun hingga saat ini belum tampak ada aktivitas pengurukan.
Raperda Ketenagakerjaan yang menjadi sorotan saat pembahasan bulan puasa lalu, kini berkasnya sudah dikirim ke Provinsi bersamaan dengan ketujuh Raperda lainnya untuk dikaji Kabaghukum Pemprov Jawa Timur.
Menyangkut kebersihan sebuah obyek wisata menjadi tanggungjawab bersama. Hal demikian yang diutarakan Perwakilan Kementerian Pariwisata melalui Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pengembangan Sadar Wisata, Arum Damarintyas saat bertandang ke Tuban dalam kampanye sadar wisata.
Destinasi wisata Pantai Boom sejauh ini cukup memiliki nama di Kabupaten Tuban. Kendati demikian, kondisi bibir pantai kerap menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung.
<em><strong>Apabila rindu merengkuhmu, biarkanlah ia mencurimu.</strong></em><br /><em><strong>Biarkan ia menemukan caranya sendiri untuk berlabuh.</strong></em><br /><em><strong>Sebab tak perlu struktur ataupun rumus untuk mempertemukan rindu.</strong></em>
Dana bantuan politik (Banpol) yang belum diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Tuban, terjadi lantaran belum dilakukan pengajuan pencairan di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Ketua DPD PAN Tuban, Agung Supriyanto, memberikan jawaban atas belum diajukannya dana Banpol ke Kantor Kesbangpol.
