Skip to main content

Category : Tag: Ns


Legalitas Obat dan Makanan

Komisi XI DPRRI: Perlu Sosialisasi Makanan Layak Konsumsi

Keamanan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat merupakan tanggungjawab lintas sektoral. Sebab itu, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab pada produk baik obat dan makanan perlu dilakukan tindakan tegas.

Desa Sugihan Kembangkan Potensi Ternak dan Pertanian

Pembangunan itu tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab warga. Oleh karena itu, keterlibatan aktif warga sangat penting sehingga pembangunan bisa terlaksana.

DPC HNSI: Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Kartu Nelayan

Upaya program pemerintah pusat dalam mensejahterakan kalangan nelayan dengan menerbitkan kartu nelayan menjadi angin segar bagi para nelayan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan verifikasi data perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara  rutin.

Usaha Online Juga Disensus

Sensus Ekonomi (SE) 2016 akan dilakukan selama satu bulan, dari tanggal 1 mei hingga 31 mei. Namun perlu diketahui, selain usaha rumahan atau warung yang akan disensus ternyata usaha online juga akan dilakukan penyensusan.

Hari Ini, Petugas SE Resmi Bertugas

 Hari ini, Minggu (1/5/2016) petugas Sensus Ekonomi (SE) 2016 Resmi bertugas setelah melakukan beberapa pelatihan untuk pemantapan. Pelatihan pertama dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kabupaten selama 4 hari dan yang terakhir dilakukan di masing-masing kecamatan pada tanggal 30 April oleh masing-masing Koseka (petugas kecamatan). Kepala Badan Pusat Statis

BKN Endus 57 Ribu PNS Fiktif

BKD Pastikan Tuban Aman PNS Fiktif

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) baru-baru ini memblokir sekitar 57.724 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan fiktif. Puluhan ribu PNS itu, berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dikabarkan, data akan tetap diblokir dan terkunci, sampai BKN selesai melakukan investigasi secara keseluruhan mengenai keberadaan PNS yang merugikan negara ini.

Izin Usaha Pertambangan

Izin dari Provinsi, Picu Tambang Ilegal

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu pemicu ditemukannya tambang ilegal di beberapa lokasi di Kabupaten Tuban. Lantaran untuk mengurus perizinan tambang saat ini ditangani pemerintahan di tingkat Provinsi.

Gus Syafiq Kembali Nahkodai Ansor Tuban

Konfercab XVIII Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Tuban memilih pemimpin baru. Acara yang dilaksanakan di Pendopo Kridho Manunggal sejak Sabtu (16/4/16) kembali menetapkan Syafiq Syauqi sebagi ketua PC GP Ansor Kabupaten Tuban untuk kedua kalinya.

Jadi Penggali Bonsai, Ini Kesulitannya

Pekerjaan sebagai penggali bonsai tampaknya mulai bergeliat kembali. Pasca redupnya pamor batu akik, mereka mulai mendapat pesanan dari pecinta bonsai.