Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) VIII tahun 2023 telah usai dan resmi ditutup, di Stadion Gajah Mada Mojosari Mojokerto, Sabtu (16/9/2023) malam kemarin.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk segera mematenkan warisan yang ada di Bumi Wali Tuban, baik berupak warisan budaya maupun warisan benda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, baru-baru ini kedapatan tengah menggelar rapat di salah satu hotel yang ada di Kota Yogyakarta.
Ada banyak cara dilakukan untuk mengabdi pada daerah. Salah satunya lewat jalur politik melalui mekanisme Pemilihan Umum. H. Abdul Wahid Azar,SH, yang merupakan seorang pengusaha Vendor Perbankan dan Founder Job Portal lisensi Kemenaker RI ini memilih untuk masuk dalam kontestasi Pemilihan Calon Anggota DPR RI tahun 2024 mendatang, Selasa (12/9/2023).
Dalam kunjungan yang dilakukan oleh rombongan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Tuban, nampak hadir pula Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur di Makam Sunan Bonang.
Viralnya video Camat Kerek Kabupaten Tuban, Nanang Wahyudi yang salah membacakan teks pancasila menuai respon. Bahkan Ketua DPRD Tuban, Miyadi menilai, kejadian ini sudah mencoreng dan bikin malu warga Tuban.
.jpg)
Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa yang diadakan pada 9 Agustus 2023 kemarin, menuai banyak problem setelah mesin koreksi Lembar Jawaban Komputer (LJK) eror atau bermasalah. Hal tersebut tentu membuat banyak pihak merasa kecewa, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Anggota DPR RI Dapil Tuban-Bojonegoro, Ratna Juwita Sari mendorong Pemerintah untuk segera mengekploitasi potensi Gas Sumber di Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.
Sampai tahun 2025 Pembangunan jaringan gas kota (Jargas) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban masih belum nampak.
Baru-baru ini, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa resmi melarang SMAN/SMKN menjual seragam sekolah. Hal tersebut, menyusul adanya kegaduhan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, karena adanya protes dari wali murid terkait penjualan seragam yang harganya mencapai jutaan rupiah.
