Uang hasil korupsi berjamaah yang dilakukan tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempat Wisata Pemandian Bektiharjo diduga tidak hanya dinikmati pegawai di lingkungan wisata pemandian tersebut. Tetapi di luar itu juga ada pegawai yang disinyalir ikut menikmati pundi-pundi rupiah dari hasil penggelapan tiket masuk pemandian.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban siap melayani perekaman e-KTP di desa. Perekaman ditujukan guna melancarkan proses pembuatan data diri bagi masyarakat, untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Obat pereda nyeri dan batuk jenis codein kini dilarang digunakan untuk anak. Selain tidak efektif, obat ini juga bisa menyebabkan efek samping fatal.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) resmi disahkan, di Gedung Dewan Sabtu (17/9/2016). Ditandatangani oleh
Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan wisata Pemandian Bektiharjo Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban telah resmi ditetapkan tersangka akibat menggelapkan karcis masuk pemandian. Namun, semua PNS tersebut hingga kini tidak ditahan. Ketujuhnya telah ditetapkan tersangka pada, Jumat 26 Agustus 2016 oleh penyidik Polres Tuban.
Setelah resmi disahkan menjadi Perda Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, dipastikan instansi kedinasan di Bumi Wali akan mengalami perubahan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Ketika sistem imun tubuh sedang berjuang mengusir penyakit, perlawanan itu membutuhkan energi. Karenanya tak heran bila hampir semua penyakit memiliki gejala rasa lelah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berupaya memberi kesempatan bagi warga asal Tuban mendapat pekerjaan di tanah kelahirannya sendiri. Sebab itu, Pemkab Tuban akan membentuk sebuah instansi yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja menjadi satu.
Penduduk Kabupaten Tuban yang dinyatakan belum memiliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) mencapai 60.000 lebih hingga saat ini. Penduduk yang wajib memiliki e-KTP di Tuban tercatat ada 1.005.224. Terdapat perubahan signifikan angka pemohon pembuatan e-KTP. Pada awal 2016 lalu tercatat 148.000 lebih penduduk yang belum mengantongi e-KTP.