Hadapi Masyarakat Ekonomi Asean
Tuban Perlu Proteksi Naker Lokal
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kabupaten Tuban perlu melakukan proteksi keberadaan Tenaga Kerja (Naker) lokal.
Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kabupaten Tuban perlu melakukan proteksi keberadaan Tenaga Kerja (Naker) lokal.
Kepemudaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tuban berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melarang diadakannya perayaan valentin day di kalangan masyarakat. Asimilasi budaya barat di kalangan masyarakat Bumi Wali, kini seolah menjadi budaya rutin dirayakan. Tidak jarang, justru budaya sendiri kian tersisih dan terlupakan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban mengaku tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban sudah selesai. Sekarang, tahapan selanjutnya untuk melakukan pelantikan Pasangan Calon (Paslon) terpilih, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban berikutnya berada di bawah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Ratusan warga yang tergabung dalam Alliance atau aliansi Karang Taruna (katar) Ring 1 PT Semen Indonesia meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, setelah beraksi di kantor pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis (28/1/2016). Aksi tersebut ditengarai penginkaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban meminta kepada Polisi dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Tuban untuk mengungkap jaringan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang juga merambah di Kabupaten Tuban.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyebut kalau alokasi pupuk cukup melimpah untuk tahun 2016 ini. Hal ini diketahui setelah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pertanian dan distributor pupuk di Tuban.
Fraksi Golkar Sejahtera meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa ditunda dahulu pengesahannya. Hal ini disampaikan fraksi dari gabungan Partai Golkar dan PKS tersebut, dalam Sidang Paripurna Penetapan Delapan Raperda Usulan Eksekutif di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
<p dir="ltr" style="color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengingatkan pemerintah agar memperketat pengawasan pupuk bersubsidi. Anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, menyebutkan peredaran pupuk bersubsidi rawan penyelewengan sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat, terutama di tingkat pendistribusian.
Hearing yang dikoordinasi oleh Forum Anak (FA) Tuban di bawah dampingan Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, dihelat di depan kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Selasa (22/12/2015).
Bau menyengat dan busuk yang dikeluarkan perusahaan pengelolaan gas, PT Gasuma Federal Indonesia (GFI) di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, juga menuai protes dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.