DPC GMNI dan Tiga DPK di Tuban Resmi Dilantik Ketua DPD Jatim

Reporter :  Muhammad Nurkholis

blokTuban.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Tuban periode 2022-2024 beserta tiga Dewan Pengurus Komisariat (DPK) resmi dilantik oleh Ketua DPD Jatim. Pelantikan berlangsung di Gang Guest Hotel Dan Resto, Minggu (18/9/2022).

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Edwin Rilo Pambudi, Demisioner DPD Jatim, Nabrisi Rohid, Kodim 0811 Tuban, para alumni GMNI, dan DPC luar kota seperti Bojonegoro,Jombang, Lamongan, serta Gresik. Sekaligus turut mengundang para organisasi mahasiswa eksternal lainnya di Tuban.

Informasi yang dihimpun dari panitia, ketiga DPK yang dilantik tersebut berada di Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban. Seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FIPK). 

Setelah dilantik, Daman Huri (23) Ketua DPC GMNI Tuban yang baru langsung melantik tiga komisariat GMNI yang ada di Kabupaten Tuban. Ia berharap, GMNI Kabupaten Tuban kedepannya dapat menyinkronisasi gerakan dan semakin maju. Selain itu, menyatukan para anggota agar lebih kompak dan solid.

"Pelantikan ini selain melantik DPC GMNI juga melantik 3 DPK di Tuban," ujar Daman Huri saat dikonfirmasi blokTuban.com. 

Baca juga :

Demo Tolak Kenaikan BBM di Tuban Ricuh, Mahasiswa dan Aparat Bentrok

Demo Tolak Kenaikan BBM, DPC GMNI Tuban Minta Presiden Usut Pemburu Rente Subsidi BBM

KTM GMNI Jatim di Tuban Dihadiri Beberapa Tokoh Penting

Sebagai informasi, GMNI Tuban salah satu organisasi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan terakhir yaitu menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinaikkan oleh Pemerintah per 3 September 2022. 

Aktifis GMNI menuntut Pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban APBN. Sekaligus mendesak Presiden RI memberantas pemburu rente BBM bersubsidi. 

Presiden RI juga diminta untuk mengevaluasi BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM. [Nur/Ali]

 

Temukan konten Berita Tuban menarik lainnya di GOOGLE NEWS