DPRD akan Jadwalkan Pertemuan Bahas CSR GRR Pertamina

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Selain kepastian pelaksanaan relokasi permukiman warga, massa unjuk rasa di depan Kantor GRR Pertamina Tuban juga menuntut CSR yang merata, Minggu (14/2/2021).

Di lokasi Unras, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni segera mengundang pihak Pertamina untuk menyelesaikan perselisihan dengan warga sekitar.

"Massa Unras pagi ini menilai CSR Pertamina belum merata. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami akan undang mereka," ujar Fahmi Fikroni kepada Reporter blokTuban.com.

Dengan adanya pertemuan tersebut, lanjut Ketua Komisi A DPRD Tuban berharap dana CSR yang diharapkan warga bisa disalurkan secara tepat sasaran. Bila memungkinkan, Komisaris Utama Pertamina, Basuki atau Ahok akan diajak melihat langsung kondisi di sekitar GRR Pertamina Tuban.Massa Unras meminta GRR Pertamina memberi CSR sesuai dengan kebutuhan berbasis risiko yang dialami warga terdampak. Pemberian CSR juga diminta jangan tebang pilih.

Dalam program CSR, warga Wadung juga menolak pendampingan dari Unair dan pendamping PKH, mereka dinilai lebih mementingkan urusannya sendiri.

"Kami minta GRR Pertamina memberi CSR untuk fasilitas pendukung operasional pemerintah desa dan fasilitas penunjang lingkungan masyarakat," ungkap Korlap aksi, Suwarno.

Sebelumnya, Project Coordinator GRR Tuban, Kadek Ambhara Jaya menyampaikan GRR Pertamina sudah merencanakan dari bulan Januari 2021 untuk CSR dan beasiswa. Dengan adanya PPKM dan kebijakan perusahaan membatasi mobilisasi, maka baru hari ini Staff CSR melakukan perjalanan ke Tuban untuk melakukan pendataan di perumahan warga relokasi mandiri.

"Tim staf CSR datang untuk mengcek fisik Musala dan sekaligus ke Balai Desa untuk pendataan beasiswa," sambungnya.

Perlu diketahui, CSR GRR Pertamina Tuban mencakup penghijauan, asuransi nelayan, dan fasilitas ibadah. Penandatanganan yang dilakukan di di Pendopo Krido Manunggal Tuban ini, disaksikan Bupati Tuban, Fathul Huda, Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein, Sekda Tuban, Budi Wiyana pada bulan November 2020.

Kilang Tuban juga akan memberikan tambahan pasokan untuk kebutuhan BBM, LPG dan Petrokimia berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan kapasitas sebesar 300 kbpd, Kilang Tuban akan memperkuat ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sehingga tidak lagi tergantung dengan impor. [ali/col]