Kunker ke BNPB, Komisi 4 DPRD Tuban Singgung Tanggul Permanen

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Komisi 4 DPRD Tuban melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna mendapatkan penanganan serius terkait keadaan darurat tanggul retak/longsor Sungai Bengawan Solo di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang.

Penanganan permanen harus segera dilakukan, karena berdampak kerugian yg besar terhadap masyarakat sekitar dan juga pertanian setempat.

"Kami berharap ada anggaran dari pusat agar dibangun tanggul permanen di sepanjang Bengawan Solo yang selama ini sering menjadi bencana rutin banjir akibat luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa," terang Ketua Komisi 4, Tri Astuti ketika dikonfirmasi reporter blokTuban.com, Kamis (12/12/2019).

Ketua DPC Gerindra Tuban ini menambahkan, tanggul di Sembungrejo retak pada 15 Oktober 2019, dengan volume longsor sepanjang 70 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Setelah di lakukan pengurukan ternyata terjadi longsor lagi yang semakin parah yaitu kedalaman tiga meter dengan panjang 125 meter.

Masyarakat sekitar bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (PRKP), Dinas Sosial (DinSos) telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan darurat pada lokasi sleding tersebut.

Untuk anggaran darurat, Komisi 4 segera diminta proposal pengajuan bantuan dengan disertai rekomendasi BBWS, karena tanggul Bengawan Solo kewenangannya ada di BBWS.

"BPBD langsung segera mengajukan anggaran penanganan kondisi darurat. Apalagi sudah ada status siaga darurat dari Bupati," terang Tri Astuti.

Di sela pengecekan tanggul retak Sungai Bengawan Solo di Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Minggu (1/12) sore, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menanggapi pembuatan tanggul permanen.

Khofifah telah menyampaikan kepada Kementrian PUPR dan dari 10 Balai Besar di Jatim siap mengkomunikasikan dengan BBWS dan lainnya.

"Mereka akan memasukkan anggaran tanggul permanen di APBN PUPR," sambungnya.

Pembebasan lahan tanggul ini didanai APBD Tuban sejak Februari 2015. Dari 60 Km panjang tanggul hingga akhir 2018, lahan warga yang sudah terbebaskan sekitar 25 Km.

Bentang tersebut dari wilayah Kecamatan Widang, Plumpang, dan sebagian wilayah Kecamatan Rengel. Terakhir taanggul yang yang dibangun sampai Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel. Sisanya 35 Km belum dibangun. [ali/ito]