Tudingan Penggelembungan Suara Pilpres, Ini Tanggapan KPU

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Kabupaten Tuban, Jawa Timur disebut Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menjadi salah satu basis daerah yang terjadi penggelembungan suara Pilpres 2019. 

Temuan ini tercatat melalui proses hitung Tim IT internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sedikitnya ditemukan 2,5 juta lebih penggerusan suara terhadap paslon 02 skala nasional, dan sebaliknya ada sekitar 20 juta suara yang digelembungkan untuk paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Saat dihubungi blokTuban.com, Ketua KPU Tuban, Fathul Ihsan menjelaskan jika proses sengketa sudah ada di MK. Jadi KPU Tuban jika masuk dalam materi gugatan, kita akan diminta oleh KPU RI untk menyiapkan alat bukti terkait materi gugatan tersebut.

"Akan kita siapkan dan serahkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi," terang Fathul Ihsan, Minggu (16/6/2019).

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di Kabupaten Tuban telah selesai pada Kamis (2/5/2019). Pasangan Calon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin tercatat menang telak atas pasangan 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Secara keseluruhan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 533.704 suara. Sedangkan Prabowo-Sandi mendapat dukungan 196.103 suara dari total sah dan tidak sah 769.473 suara.

Dalam keterangan tertulisnya, Bambang merinci sejumlah daerah di beberapa provinsi yang menjadi basis penggelembungan suara untuk Paslon 01. Untuk Provinsi Jawa Tengah Penggelembungan suara pasangan 01 secara persentase terbesar terjadi di Rembang, Kota Pekalongan, Batang, Pekalongan, Kudus, Kendal, Purbalingga, Demak, Wonosobo, Blora, dan Jepara.

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur Penggelembungan Terbesar terjadi Trenggalek, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk dan Probolinggo. 

Untuk Provinsi Jawa Barat Penggelembungan Terbesar terjadi di Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Majalengka, Bekasi, Bogor, Subang dan Kuningan.

Atas dasar ini Bambang menghimbau kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam memeriksa dugaan terjadinya penggelembungan suara dengan 'memelototi' data Situng KPU sebagai bagian dari wujud partisipasi publik dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat atas indikasi kecurangan yang dilakukan dengan penggelembungan dan rekayasa dokumen C1. 

"Untuk itu, masyarakat dapat melaporkan Digital fraud tersebut melalui aplikasi Kawal MK di WA 085829347671 atau Telegram KawalMKbot," kata Bambang. 

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut saksi perwakilan BPN Prabowo-Sandiaga tak pernah membahas dugaan kecurangan di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019.

"Sampai dengan kemarin, tanggal 15 Mei, (rekapitulasi) 26 provinsi, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada urusan-urusan tuduhan manipulasi, penggelembungan, yang disampaikan di sini, tidak ada. Semua menerima hasil rekap penghitungan suara pemilu presiden," ujar Hasyim saat ditemui sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/5).

Jika BPN Prabowo-Sandi menemukan perbedaan data, mestinya dibahas dalam rapat pleno tersebut. Kubu Prabowo pun, kata Hasyim, hanya perlu membawa data untuk memaparkan klaim yang diutarakan. Nantinya data tersebut bisa disandingkan dengan data milik KPU, Bawaslu, dan juga peserta pemilu lainnya.

"Kalau tidak ada buktinya kan bagaimana kita akan melakukan pencocokan, klarifikasi, konfirmasi terhadap keberatan-keberatan itu?" pungkasnya. [ali/col]