Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Usai melakukan aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, massa demonstrasi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban kembali menyampaikan aspirasinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Di gedung dewan, mereka menyuarakan penolakaan terhadap hasil pembahasan yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019.

Mereka menilai, hasil pembahasan KUA-PPAS tahun 2019 tidak sinkron dengan tema program dari Pemkab Tuban yakni 'Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan'. Lantaran sebanyak 70 miliar lebih dianggarkan untuk proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Namun saat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kabupaten Tuban, mereka hanya ditemui oleh Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Sri Hidajati, lantaran saat ini masing-masing anggota dewan sedang melaksanakan reses.

"Saat ini semua anggota dewan sedang melakukan reses," ujar Sri Hidajati yang menemui demonstran, Selasa (24/7/2018).

Kemudian, Sri Hidajati menambahkan, aspirasi massa pendemo sudah ditampung dan akan disampaikan kepada dewan. Selanjutnya akan dikonfirmasi kepada perwakilan pendemo pada Senin atau Selasa.

Sementara itu, Habib Mustofa selaku Ketua Umum PC PMII Tuban menyatakan penolakanya terhadap hasil pembahasan KUA-PPAS, sebelum nantinya di dok menjadi APBD 2019. Yang mana, dari hasil tersebut sebanyak 70 miliar lebih digunakan untuk pembangunan proyek JLS.

"Kami berharap ada perubahan dan tidak dianggarkan di JLS, karena JLS ini merupakan program nasional seharusnya bisa dianggarkan melalui APBN," harapnya. [hud/rom]