Dua Desa di Tuban Diusulkan Lomba Video Kreatif
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menunjuk dua desa untuk ikut dalam lomba video kreatif usaha ekonomi perdesaan. Lomba ini digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menunjuk dua desa untuk ikut dalam lomba video kreatif usaha ekonomi perdesaan. Lomba ini digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur.
Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tuban, sepanjang bulan Januari sampai Mei 2020 tercatat, ada 36 Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung.
Meriah, begitulah yang nampak di Wana Wisata Pemandian Air Panas Prataan di Dusun Prataan, Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, pada Rabu (10/6/2020) sekitar pukul 07.00 WIB pagi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban. Memberikan surat edaran mengenai pedoman tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 bagi pelaku usaha sektor industri, UMKM, koperasi, jasa dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha.
Orang yang kreatif dapat mengembangkan pikiran untuk mengerjakan hal-hal menarik.
Demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat luas dan para anggota. Polres Tuban berinovasi mendirikan koperasi di gedung Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Polres Tuban.
Ketua Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni mengusulkan sekaligus meminta pemerintah kabupaten (pemkab) memfasilitasi tes Covid-19 gratis bagi santri yang akan balik ke pondok pesantren (ponpes), Senin (8/6/2020).
Di masa pandemi COVID-19, asupan nutrisi anak harus benar-benar diperhatikan agar imunitasnya terjaga. Sebab, bila daya tahan tubuhnya bagus, si kecil tidak akan mudah sakit di tengah kondisi pandemi.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI melalui Pengurus Pusat (PP) PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dihapus.