Program pemerintah pusat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki lingkup yang tak terbatas. Artinya, semua warga masyarakat yang memiliki lahan dan tanah, bebas mengajukan proses pendaftaran. Agar memiliki modal kekuatan utama dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan kekuatan masyarakat itu sendiri.
Salah satu program pemerintah pusat tentang percepatan pendaftaran tanah, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah dilakukan oleh beberapa wilayah di Kabupaten Tuban. Dalam hal itu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga mulai disiapkan oleh Pemerintah Kecamatan Soko.
Meskipun Anggaran Dana Desa (ADD) tahap dua belum cair, namun hal itu tak mempengaruhi giat pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) ataupun plengsengan jalan di Dusun Dringu, Desa Jegulo, Kecamatan Soko.
.jpg)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban, Nur Hakim menyatakan, pihaknya tidak berkewajiban mendata Disabilitas Grahita (Tunagrahita) dalam persiapan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Hal itu diungkapkan berdasarkan tidak adanya Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Bumi Wali, sebutan Kabupaten Tuban.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) tahap II pada hari ini, Selasa (13/11/2018). Rapat Pleno DPT-HP tahap II ini digelar di gedung KPUD Kabupaten Tuban, Jalan Pramuka No.3 Tuban.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) tahap dua. Pleno rencananya akan digelar siang ini, Selasa (13/11/2018) pukul 10.00 Wib.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 menjadi perhatian serius ole Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban. Salah satu kegiatan yang dilakukan pencermatan, verifikasi, dan penghapusan DPT Hasil Perbaikan (HP) tahap II.
Sejumlah bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) berikut saluran irigasi yang ada di sekitar jalan poros Tangsari, Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel masih nampak terbengkalai sebab rusak tak karuan. Tak ayal, keadaan tersebut menuai banyak tanggapan dari masyarakat umum.
Masyarakat Tuban yang diberi waktu 28 hari untuk memberi masukan maupun tanggapan terkait data pemilih peserta pemilu 2019. Mereka dapat mendatangi posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang terseber tingkat Kabupaten hingga di semua desa/kelurahan dan kecamatan yang ada di Tuban.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten menghimbau agar masyarakat berpartisipasi aktif mengikuti tahapan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019. Satu di antaranya, masyarakat diharapkan memeriksa namanya masing-masing apakah sudah terdaftar atau belum.