Kekosongan kursi kepala di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) segera terisi.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban telah berkunjung ke Kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Dihadapan mereka, Ketua Komisi IV Tri Astuti menyampaikan kekurangan ribuan tenaga guru di wilayahnya.
Bupati Tuban Fathul Huda menyatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus diterima seluruh masyarakat miskin, baik bersumber dari pusat maupun daerah. Karenanya, Pemdes bersama stakeholder terkait harus mendata masyarakat miskin yang belum menerima.
Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban, Kasubid Pembinaan dan kesejahteraan PNS, Gelur mengatakan, pada bulan Januari sampai Agustus 2019 jumlah PNS yang memohon cerai berjumlah 10 orang. Sedangkan, yang menerima surat keterangan cerai PNS berjumlah 6 orang.
Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai Honorer atau Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Tuban menerapkan absensi Fingerprint (Sidik Jari) bagi seluruh pegawai Non PNS.
Muhammad Zainul Arifin (29), seorang Kader Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama (IPNU) Kota Surabaya, berjalan kaki dari Kota Surabaya, Jawa Timur menuju Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta.
Mengabdikan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi mayoritas masyarakat Indonesia merupakan kebanggan. Namum ketika telah diterima sebagai pelayan masyarakat, ada kalanya sikap pegawai tersebut tak berbanding lurus dengan sumpahnya.
Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tuban masih terus terjadi. Untuk urusan perceraian sebagian besar atau 90 persen dilakukan oleh pihak perempuan atau istri.
