Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Tuban memberikan bantuan dan pembinaan sanitasi higienis kampung nelayan di Bumi Wali.
Bupati Tuban, Fathul Huda memohon maaf atas keterlambatan perbaikan jalan. Penundaan perbaikan jalan kali ini akibat adanya pandemi Covid-19, Kamis (4/6/2020).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengklaim kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir 1 Miliar dari sektor pariwisata selama pandemi Covid-19.
Melalui Kepolisian Resort (Polres) Tuban, Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyalurkan bantuan 770 paket sembako kepada para pelaku pariwisata di Tuban yang terdampak pandemi Covid-19.
Dalam masa sulit pandemi Covid-19, bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat tak dipungkiri kurang merata. Maka dari itu, Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE-TEJ) mendistribusikan bantuan secara langsung, door to door kepada warga penerima di Ring 1.
Dalam rangka ikut andil, juga sebgai salah satu bentuk kepedulian untuk meminimalisir terhadap korban pandemi Covid-19, Kakankemenag Tuban memberikan pembinaan kepada Ta'mir masjid se-Kecamatan Palang. Agenda yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Palang itu dihadiri sekitar 50 orang Ta'mir Masjid dan seluruh jajaran Forkopimca Palang, Kamis (28/5/2020).
PT. Pertamina Grass Root Refinery (GRR) Project Tuban hari ini, Rabu (27/5/2020) siang menyerahkan satu unit mobil ambulace kepada Bupati Tuban, Fathul Huda didampingi tim gugus tugas Covid-19 di halaman Pemkab Tuban.
Target keamanan pangan di Kabupaten Tuban pada 2019 ditarget 96 persen dan terealisasi 96,4 persen. Hasil ini ditinjau dari jumlah sampel yang diperiksa dan jumlah sampel yang aman, Selasa (26/5/2020).
Provider internet desa merupakan polemik klasik di 311 desa di Kabupaten Tuban. Polemik tersebut diungkit kembali di ruang paripurna DPRD Tuban dalam hearing Pansus II bersama stakeholder dan organisasi masyarakat, terkait Raperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Selasa (26/5) siang.
Beban biaya besar menjadi salah satu pertimbangan tidak lahirnya Komisi Informasi di Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
