Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) akan membentuk 22 instansi baru yang salah satunya yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan, instansi tersebut dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait.
Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, bersama PT. Semen Indonesia dan Pemerintah Kecamatan selenggarakan Opening Program 'Program Lanjutan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Perusahaan Berbasis Komunitas Perempuan Melalui Pengembangan Produksi Dan Batik Cap Pewarna Alami', Rabu (10/8/2016).
Tingginya permintaan rumah bersubsidi membuat ketersediaan lahan semakin berkurang. Untuk menyiasati hal itu, para developer mengubah strategi pengurangan lahan bangunan dengan harga yang sama.
Hukuman kebiri bagi pelaku tindak kekerasan atau pelecehan seksual belum jadi solusi tepat.
Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tuban cukup memprihatinkan. Pasalnya hingga saat ini, tercatat 593 tindak kekerasan terhadap anak terjadi.
Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) beserta Aliansi Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah RI melalui DPRD Kabupaten Tuban segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, Minggu (22/5/2016).
Dilatarbelakangi maraknya kabar kekerasan anak, Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan aksi damai di depan SMPN 3 Tuban, Minggu (22/5/2016).
Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, meminta penanganan kasus kekerasan anak langsung dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang ada di Polres Tuban.
Tanggal 21 April yang diperingati sebagai Hari Kartini menjadi momentum perempuan di Indonesia kembali melihat substansi peran dan keberadaan perempuan. Peringatan Hari Kartini, sejumlah aliansi pergerakan perempuan melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Wakil Bupati (wabup) Tuban Noor Nahar Husein, Kamis (21/4/2016).
Sejumlah aliansi pergerakan perempuan berharap tidak ada lagi tindak anarkis aparat kepolisian dalam mengawal aksi aktivis. Terutama terhadap aktivis perempuan yang juga kerap melakukan aksi atau unjuk suara.
