Meski sudah berada diujung bulan Agustus, namun perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-71 masih dirayakan dengan meriah diberbagai tempat tak terkecuali di desa yang jauh dari perkotaan. Seperti halnya di Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban yang menggelar berbagai perlombaan di pengujung bulan ini.
Pemerintah Kabupaten Tuban harus memikirkan langkah agar penggelapan tiket di wisata Pemandian Bektiharjo, Semanding tidak terjadi kembali.
Ditundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 Tertanggal 16 Agustus, membuat Pemkab harus mencari solusi untuk mengganti dana tersebut demi berjalannya proyek kerja sama yang sudah disepakati.
Terlihat sesosok perempuan tertunduk malu saat datang menghampirinya untuk menanyakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Miyatun namanya, merupakan warga Desa Tegal Agung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2016 belum dicairkan sepenuhnya bagi seluruh Desa. Hingga saat ini, Pencairan ADD maupun DD masih dalam tahap satu.
Belum lama ini, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rahayu, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban merebut sedikitnya tujuh piala saat mengikuti serangkaian perlombaan di Kabupaten Tuban. Prestasi membanggakan tersebut mengiring catatan positif siswa-siswi sejak menempati gedung yang dibantu operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ).
Faktor penggerak perekonomian di Kabupaten Tuban memiliki beberapa sektor unggulan. Sektor penggerak ekonomi tersebut yakni sektor industri, pertaninan, perdagangan, hotel dan restoran (PHR).
Akan sangat merepotkan setelah akhir September 2016, bila masyarakat tidak kunjung memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui pembuatan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sebab, kelak semua pelayanan publik bakal berbasis pada NIK dan E-KTP.
Penambang sumur tua yang hadir di sosialisasi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas di hotel Mustika, Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban, merasa tidak mampu mengajukan izin terkait pengelolaan sumur tua menggunakan mekanisme Koperasi Unit Desa (KUD) atau paguyuban penambang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mengimbau masyarakat agar segera melakukan perekaman data kependudukan. Sebab pada tanggal 30 September 2016 menjadi batas agar masyarakat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
