Rancangan daerah terkait Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) Tuban tetap disahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna, Rabu (11/12/2019) meski mendapat protes dari Fraksi Golkar Berbintang.
Tuban kini telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan ini setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memenuhi tujuh kriteria HAM dan mengimplementasikannya.
Dalam rangka memperkuat kapasitas kehumasan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Kemenag Tuban mengadakan rapat koordinasi kehumasan di Aula Kemenag Tuban. Selasa, (10/12/2019)
Hingga akhir bulan November 2019, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Tuban telah menerima 172 perkara dispensasi kawin.
Menghadapi Tahun Baru 2020 Karang Taruna (Kartar) Kabupaten Tuban, Jawa Timur Melakukan Study Banding dan Forum Group Discution (FGD) Bersama Kartar Kota Bandung, Jum'at (6/12/2019). Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung, Jawa Barat.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban pada 2019 memiliki target pendapatan Rp9.969.858.367,12. Sampai dengan saat ini, pendapatan instansi yang berkantor di Jl. Teuku Umar sudah mencapai Rp9.204.407.567,12 atau 92,32 persen.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat hingga akhir tahun 2019 sudah 92,07 persen anak berusia 0 sampai 18 tahun memiliki akta kelahiran.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban mencatat, hingga akhir tahun sudah ada 281,549 atau 92,07 persen anak berusia 0 samapai 18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dalam rapat pimpinan yang digelar mulai 3-5 Desember 2019 di Hotel Royal Tretes View, memberikan penghargaan kepada KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diikuti sebagian besar masyarakat Kabupaten Tuban, sudah mulai dibagikan kepada para peserta. Namun begitu, sebagian dari peserta penerima sertifikat tanah ada yang hanya bisa mengantongi Peta Bidang Tanah (PBT) saja, tanpa Sertifikat Hak atas Tanah (SHT).
