Skip to main content

Category : Kebijakan


Pemdes Sokosari Gembok Pintu Masuk PT. GPP

Pemerintah Desa (Pemdes) Sokosari pagi tadi menyegel PT. Geo Putra Perkasa (GPP), dengan menggembok pintu masuk perusahaan, Senin (10/2/2020).

Honorer Tuban Nikmati Gaji UMR di 2021?

Bupati Tuban, Fathul Huda kembali menjanjikan gaji kepada honorer atau non PNS setara Upah Minimum Regional (UMK) di akhir jabatannya pada 2021. Untuk saat ini gaji honorer baru Rp1,6 juta per bulan, Minggu (9/2/2020).

Lelang Tahap II JLS Dikebut, Bupati Minta November Rampung

Lelang tahap II tahun 2020 proyek Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kabupaten Tuban mulai dikebut. Ada Rp80 miliar yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menghubungkan jalan dari Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding hingga Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban.

Proyeksi Tahun 2020, 5 Km Lahan Tanggul Rengel-Soko Dibebaskan

Pemerintah Kabupaten Tuban di tahun 2020 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp53 miliar untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Rengel-Soko. Jika puluhan miliar itu terserap semua, maka ada 5 Kilometer lahan siap dibangun tanggul.

Musrenbang, Jenu Usung 3 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Jenu telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di pendopo kecamatan setempat, Kamis (6/2/2020). Lebih dari 30 peserta dari berbagai elemen hadir dalam Musrenbang kecamatan ini.

Warga Inisiatif Galang Dana Tanggul Longsor

Warga Desa Sembungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban berinisiatif menggalang dana bantuan tanggul longsor Sungai Bengawan Solo, Kamis (6/2/2020).

DPRD Tuban Sidak Proyek Kilang, PT. Pbas Akan Dipanggil

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Fahmi Fikroni melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di proyek Kilang Tuban. Sekaligus menyoroti dampak mobilisasi truk di kegiatan restorasi (pemulihan garis pantai) di Desa Mentoso, Kecamatan Jenu, Senin (3/2/2020).

Honorer Tak Linier Jadi 'PR' Pemkab

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban saat ini sedang getol mengumpulkan data tenaga honorer yang belum linier antara studi dan pekerjaannya. Investarisir masalah ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika Honorer Dihapus, Beban Kerja PNS Bertambah

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan saat ini semua instansi pemerintah sudah tidak bisa lagi membuka lowongan untuk tenaga kerja honorer (TH).