Reporter : Wiyono
blokTuban.com - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum menyalurkan beras dari program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD) bagi keluarga miskin. Alasannya, data calon penerima bantuan tersebut masih belum jelas. Data yang ada masih divalidasi untuk memastikan program tepat sasaran.
Penerima bantuan masih menunggu pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia.
Kepala Dinas Sosial P3A dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo kepada wartawan menjelaskan, bahwa DTSEN yang baru dirilis pemerintah pusat masih membutuhkan verifikasi lapangan oleh petugas Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita masih akan perlu melakukan ground check. Beberapa waktu lalu petugas PKH masih melakukan mapping,” ujar Sugeng, Selasa.
Menurutnya, terdapat sekitar 30 ribu sasaran yang saat ini diverifikasi oleh petugas untuk memastikan keakuratan data yang dirilis pemerintah pusat. Selanjutkan, hasil pengecekan lapangan itu akan dilaporkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data.
“DTSEN itulah yang nantinya menjadi acuan dalam menentukan sasaran penerima bansos, termasuk BPNTD yang bersumber dari APBD Tuban," tambahnya.
Berdasarkan data sementara, sasaran program BPNTD tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1.536 keluarga penerima manfaat (KPM). Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 2.759 KPM. Penyaluran baru akan dilakukan setelah proses pemutakhiran DTSEN tuntas.
“Masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram beras perbulan. Nanti akan kita rapel selama satu tahun yang rencananya dibagi dalam dua tahap,” jelasnya.
Mantan Camat Kerek itu berharap masyarakat yang berhak menerima bantuan dapat bersabar menunggu proses validasi data selesai.
“Dengan adanya DTSEN ini diharapkan penerima bansos lebih tepat sasaran, dan tidak ada lagi penerima ganda,” katanya.[ono]
