Skip to main content

Category : Kebijakan


Kisruh Dokter RSUD dan Anggota Dewan

Wabup Sayangkan Masalah Dokter RSUD dan Anggota Dewan

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, menyayangkan atas masalah yang terjadi antara Dokter RSUD R.Koesma Tuban dengan Anggota DPRD, beberapa hari lalu.

Program Upsus Siwab, Tuban Targetkan 100 Ribu Ekor Sapi

Dalam rangka mensukseskan Program Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab) tahun 2017. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, menargetkan sebanyak 100 ribu ekor Sapi di Inseminasi Buatan (IB).

Berikut Biaya Pembangunan Tanggul Bengawan Solo Setiap Tahunnya

Pemerintah telah memutuskan untuk membangun Tanggul Bengawan Solo yang melintasi Kabupaten Tuban. Tanggul yang akan dibangun adalah sepanjang 25 kilometer, dengan menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN-APBD).

DPRD Minta Data Petani Diperbaiki

Ketua komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui petugas penyuluh, serius menangani Kartu Tani. Sebab kartu tani bakal menjadi kartu multi fungsi, tidak hanya digunakan untuk mengefektifkan pendistribusian pupuk, akan tetapi juga bantuan dana PKH, atau bantuan subsidi lainnya.

Berpotensi, Banyuurip Akan Kembangkan Wisata Desa

 Dengan adanya Dana Desa (DD), Pemerintah Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tergerak mengembangkan destinasi wisata berbasis desa. Beberapa potensi yang dimiliki desa penghasil minyak dan gas (migas) itu pun cukup beragam.

Blanko E-KTP Baru Tersedia 24 Ribu Dari Pusat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban, merespon banyaknya masyarakat yang terus melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP.

Lima Sektor Penopang Ekonomi Tuban

Kabupaten Tuban kini akrap dikenal sebagai kawasan industri dalam perputaran roda perekonomiannya. Sebab dari lima peranan sektor ekonomi top up atau teratas, industri manufaktur menempati urutan pertama.

Kakemenag Terancam Dicopot, Jika Keluarkan Yatim Miskin

Dalam upaya mendorong wajib belajar minimal 12 tahun, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Syamsul Bahri meminta semua pihak terlibat. Namun, apabila ditemukan pelajar dikeluarkan dari madrasah lantaran tidak memiliki biaya, maka Kepala Kemenag terkait akan terancam dicopot.