ADD Tahap 2 Cair, DD Tahap 2 Masih Tahap Pengajuan
Alokasi Dana Desa tahap 2 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban cair sebesar Rp3.186.774.900, Senin (21/8/2017) kemarin.
Alokasi Dana Desa tahap 2 Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban cair sebesar Rp3.186.774.900, Senin (21/8/2017) kemarin.
Kekeringan yang terjadi di sejumlah Desa di Tuban mendapat respon dari Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat.
Minimnya serapan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tuban pada tahapan realisasi, membuat komisi A mengkritisi kinerja dari pejabat Dinas. Bahkan Komisi A juga meminta peran kontrol efektif dari Inspektorat dalam menilai kinerja pejabat dimasing-masing Dinas.
Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II mulai dilakukan pemerintah kabupaten Tuban melalui Dinas pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan desa dan Keluarga berencana (KB) setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, telah mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2017, Sabtu kemarin.
Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun anggaran 2017, di gedung paripurna Dewan, Sabtu (19/8/2017).
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan, merencanakan pada Minggu depan akan berkeliling melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan jenis sapi atau kambing yang akan di kurbankan.
Partai pengusung dan pendukung pemerintahan Huda Noor jliid II, yang mengatasnamakan lintas partai dan lintas fraksi menggelar konferensi pers beberapa hari lalu, di salah satu hotel di Tuban.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tuban, menargetkan tahun 2017 akhir perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) mencapai 100 persen.
Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban untuk mendukung kenaikan tunjangan bagi pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tampaknya tidak berjalan mulus.