08:00 . Desa Wajib Lakukan Analisis Kelayakan Penyertaan Modal BUMDesa  |  07:00 . Konflik Bisa Bikin Hubungan dengan Kekasih Lebih Kuat  |  20:00 . Wakil Bupati Harap Perusahaan besar Ikut Bursa Kerja  |  19:00 . Ratusan Siswa SMK Rengel Ikuti Lomba Desain Batik Lokal  |  18:00 . Rumah Janda Penjual Krupuk di Plumpang Terbakar  |  18:00 . Saat Ini Tuban Memiliki 200 BUMDes  |  17:00 . Peringati Hari Batik, SMK Rengel Adakan Bazar dan Workshop  |  16:00 . Kembangkan BUMDesa, Dispemas-KB Tuban Gelar Peningkatan Kapasitas SDMnya  |  15:00 . Begini Cara Bawaslu Awasi Kampanye di Medsos  |  14:00 . Pendaftaran CPNS Ditutup, 5.273 Pelamar Siap Diverifikasi  |  13:00 . Bupati Serahkan Bantuan Kapal Kepada Nelayan Miskin  |  09:00 . Ajak Siswa Menjadi ‘Wartawan’  |  08:00 . Napak Tilas Kejayaan Majapahit di Bumi Wali  |  07:00 . Berat Badan Naik? Mungkin Ada Kaitannya dengan Pola Tidur Anda  |  20:00 . Laka di Beji, Seorang Pelajar Meninggal dan Pembonceng Luka Parah  |  19:00 . Warga Grabagan Keluhkan Tarif PDAM Naik Saat Kekeringan  |  18:00 . Bendera KSN Resmi Diserahkan PW GP Ansor Jatim ke Ansor Jateng  |  17:00 . Hantam Dump Truk, Pengendara Vixion Asal Kediri Meninggal  |  16:00 . Pilpres, Ketua GP Ansor Jatim Bebaskan Pilihan Asal Jangan Golput  |  15:00 . Bendera Sepanjang 1 KM Sambut KSN Zona Rote di Jatim-Jateng  |  

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Minggu, 28 Mei 2017 10:00:33

Dewan Dinilai Lambat Sikapi Raperda Disabilitas

Reporter: Moch. Sudarsono

blokTuban.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas.

Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Akibatnya, penyandang cacat di Kabupaten Tuban merasa terdiskriminasi atas hak bekerja, karena tidak adanya​ kepastian produk hukum ditingkatan Kabupaten Tuban tersebut.

Ketua Organisasi Disabilitas Tuban (Orbit) Vira mengatakan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada pasal yang menyebut, bahwa untuk lembaga negara wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah total pegawai​. Sedangkan untuk perusahaan swasta paling sedikit memperkejakan 1 persen dari jumlah pegawai.

"Tentang prosentase tenaga kerja tersebut tidak berlaku, karena di Tuban belum memiliki produk hukum Perda," ujarnya kepada blokTuban.com

Vira membandingkan dengan daerah lain, seperti di Banyuwangi yang sudah ada Perda tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga semua lembaga atau perusahaan swasta wajib untuk memerhatikan betul isi di dalamnya, termasuk hak bekerja, kesehatan dan lainnya

"Penyandang disabilitas juga butuh pekerjaan, kami berharap DPRD Tuban segera membentuk Perda Disabilitas," harap Vira.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C, Tri Astuti merespon tentang permintaan  pembentukan Raperda tentang Disabilitas tersebut.

"Raperdanya akan kita usulkan di Prolegda 2018, untuk diusulkan di Porlegda 2017 sudah tidak bisa. Akan kita bahas ulang usulan Raperda ini dengan Anggota DPRD lainnya," pungkasnya. [nok/col]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment

Kamis, 02 Agustus 2018 22:07:39

Pemilu 2019

Cek Data Pemilih Pemilu 2019

Ayo CEK nama anda sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2019 atau belum? Caranya Klik: sidalih3.kpu.go.id.Jika anda belum terdaftar di portal tersebetu segera laporkan ke KPU Kabupaten/kota atau PPK di Kantor Kecamatan atau PPS di Kantor Kelurahan sesuai dengan alamat dalam KTP-el anda....

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Minggu, 28 Mei 2017 10:00:33

Dewan Dinilai Lambat Sikapi Raperda Disabilitas

Reporter: Moch. Sudarsono

blokTuban.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas.

Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Akibatnya, penyandang cacat di Kabupaten Tuban merasa terdiskriminasi atas hak bekerja, karena tidak adanya​ kepastian produk hukum ditingkatan Kabupaten Tuban tersebut.

Ketua Organisasi Disabilitas Tuban (Orbit) Vira mengatakan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada pasal yang menyebut, bahwa untuk lembaga negara wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah total pegawai​. Sedangkan untuk perusahaan swasta paling sedikit memperkejakan 1 persen dari jumlah pegawai.

"Tentang prosentase tenaga kerja tersebut tidak berlaku, karena di Tuban belum memiliki produk hukum Perda," ujarnya kepada blokTuban.com

Vira membandingkan dengan daerah lain, seperti di Banyuwangi yang sudah ada Perda tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga semua lembaga atau perusahaan swasta wajib untuk memerhatikan betul isi di dalamnya, termasuk hak bekerja, kesehatan dan lainnya

"Penyandang disabilitas juga butuh pekerjaan, kami berharap DPRD Tuban segera membentuk Perda Disabilitas," harap Vira.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C, Tri Astuti merespon tentang permintaan  pembentukan Raperda tentang Disabilitas tersebut.

"Raperdanya akan kita usulkan di Prolegda 2018, untuk diusulkan di Porlegda 2017 sudah tidak bisa. Akan kita bahas ulang usulan Raperda ini dengan Anggota DPRD lainnya," pungkasnya. [nok/col]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment