20:00 . Pemkab Jamin Ramadan Stok Elpiji Aman  |  19:00 . Gerakan Beli Beras Petani Lokal Untuk Zakat Fitrah Butuh Regulasi   |  18:00 . Jelang Buka Puasa, Jalan Sunan Kalijogo Sering Macet  |  17:00 . Jadi Tempat Ngabuburit, Pertigaan Pasar Soko Ramai Tiap Sore  |  16:00 . Putus Asa  |  15:00 . Panen Buah, Pedagang Dadakan Menjamur di Jalanan Klotok  |  14:00 . Bulan Juli Direncanakan 9 Raperda Tuntas  |  13:00 . Ini Makanan Milik Umat  |  12:00 . DPRD Usulkan 4 Raperda Inisiatif  |  11:00 . 16 Pemain Telah Bergabung di Persatu  |  10:00 . Pertamina Resmi Operasikan WK Tuban  |  09:00 . Ngabuburit dengan Membaca dan Bercerita  |  08:00 . Kalapas Tuban Kukuhkan Satgas Merah Putih WBP  |  07:00 . Jangan Salah, Puasa Terbukti Ringankan Gejala Penyakit Asam Lambung  |  20:00 . Lahan Kering, Petani di Alas Tuo Tanam Kangkung  |  19:00 . Jaga Kebersamaan, PWI Tuban Gelar Buka Bersama  |  18:00 . Wujud Bhakti Negeri dengan Cat Merah  |  17:00 . Petani Masih Tanam Bawang Merah‎ Saat Kemarau  |  16:00 . Ikhlas   |  15:00 . Jalur Soko-Parengan J‎adi Tongkrongan Asyik Pemuda Saat Ngabuburit  |  

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Minggu, 28 Mei 2017 10:00:33

Dewan Dinilai Lambat Sikapi Raperda Disabilitas

Reporter: Moch. Sudarsono

blokTuban.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas.

Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Akibatnya, penyandang cacat di Kabupaten Tuban merasa terdiskriminasi atas hak bekerja, karena tidak adanya​ kepastian produk hukum ditingkatan Kabupaten Tuban tersebut.

Ketua Organisasi Disabilitas Tuban (Orbit) Vira mengatakan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada pasal yang menyebut, bahwa untuk lembaga negara wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah total pegawai​. Sedangkan untuk perusahaan swasta paling sedikit memperkejakan 1 persen dari jumlah pegawai.

"Tentang prosentase tenaga kerja tersebut tidak berlaku, karena di Tuban belum memiliki produk hukum Perda," ujarnya kepada blokTuban.com

Vira membandingkan dengan daerah lain, seperti di Banyuwangi yang sudah ada Perda tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga semua lembaga atau perusahaan swasta wajib untuk memerhatikan betul isi di dalamnya, termasuk hak bekerja, kesehatan dan lainnya

"Penyandang disabilitas juga butuh pekerjaan, kami berharap DPRD Tuban segera membentuk Perda Disabilitas," harap Vira.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C, Tri Astuti merespon tentang permintaan  pembentukan Raperda tentang Disabilitas tersebut.

"Raperdanya akan kita usulkan di Prolegda 2018, untuk diusulkan di Porlegda 2017 sudah tidak bisa. Akan kita bahas ulang usulan Raperda ini dengan Anggota DPRD lainnya," pungkasnya. [nok/col]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment

Sabtu, 19 Mei 2018 06:00:22

Blok Buku

Bayangan Bidadari

"Bayangan Bidadari" merupakan kumpulan cerpen yang ditulis  Nurul F. Huda, nama pena dari Nurul Fithroni. Lahir di Purworejo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah,pada tanggal 5 Oktober 1975, dia mulai menulis sejak SMP. read...

Sabtu, 14 April 2018 06:00:00

Blok Buku

Cinta adalah Pilihan

Subhan Hariri, lahir di Kota Santri, Situbondo, 13 Desember 1975. Pendidikan  ditempuh dengan normal hingga perguruan tinggi. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Probolinggo, Jawa Timur. Serta pernah aktif mendirikan LSM Alif dan pernah bertugas sebagai konselor ketika masih mengabdi di lembaga pendidikan, serta pengalaman lain yang menghiasi perjalanan hidupnya. read...

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Minggu, 28 Mei 2017 10:00:33

Dewan Dinilai Lambat Sikapi Raperda Disabilitas

Reporter: Moch. Sudarsono

blokTuban.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dinilai lambat dalam menyikapi Raperda Disabilitas.

Keberadaan Raperda tersebut sangat dinanti bagi penyandang cacat, setelah diundangkannya Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Akibatnya, penyandang cacat di Kabupaten Tuban merasa terdiskriminasi atas hak bekerja, karena tidak adanya​ kepastian produk hukum ditingkatan Kabupaten Tuban tersebut.

Ketua Organisasi Disabilitas Tuban (Orbit) Vira mengatakan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ada pasal yang menyebut, bahwa untuk lembaga negara wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen dari jumlah total pegawai​. Sedangkan untuk perusahaan swasta paling sedikit memperkejakan 1 persen dari jumlah pegawai.

"Tentang prosentase tenaga kerja tersebut tidak berlaku, karena di Tuban belum memiliki produk hukum Perda," ujarnya kepada blokTuban.com

Vira membandingkan dengan daerah lain, seperti di Banyuwangi yang sudah ada Perda tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga semua lembaga atau perusahaan swasta wajib untuk memerhatikan betul isi di dalamnya, termasuk hak bekerja, kesehatan dan lainnya

"Penyandang disabilitas juga butuh pekerjaan, kami berharap DPRD Tuban segera membentuk Perda Disabilitas," harap Vira.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C, Tri Astuti merespon tentang permintaan  pembentukan Raperda tentang Disabilitas tersebut.

"Raperdanya akan kita usulkan di Prolegda 2018, untuk diusulkan di Porlegda 2017 sudah tidak bisa. Akan kita bahas ulang usulan Raperda ini dengan Anggota DPRD lainnya," pungkasnya. [nok/col]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment