16:00 . Proyek Perbaikan Jalan Minim Rambu, Begini Pengakuan Pekerja  |  15:00 . 10 Finalis Cung dan Nduk Dijadwalkan Kunjungi Wisata Tuban  |  13:00 . Tak Kalah dengan Jalan Raya, Jalan Beton Digarap Rute Jegulo-Kenthi  |  12:00 . Begini Upaya Dinsos P3A Tekan Angka Kekerasan Anak dan KDRT  |  11:00 . Sering Tercium Bau, Warga Keluhkan Kontrol Perusahaan Tak Maksimal  |  10:00 . Patroli Rutin, Satpol PP Temukan Sepasang Pelajar di Bangunan Kosong  |  08:00 . Dinsos P3A Ajak Masyarakat Wujudkan Bumi Wali KLA  |  07:00 . Ini Kebiasaan yang Bikin Pekerjaan Lebih Sulit dari Seharusnya  |  23:00 . Sempat Was-Was dengan Jembatan Widang, Polres Optimalkan Sosialisasi  |  22:00 . Tak Diterima Dinsos, Bantuan Ormawa Unirow Dialihkan ke Baznas  |  22:00 . Haul Langitan Jadi Berkah Pedagang Luar Wilayah  |  21:00 . Cawapres, KH Ma'ruf Amin Mohon Dukungan dan Doa Restu   |  20:00 . Viral Berita Penculikan di Soko, Ini Tanggapan Polisi  |  19:00 . Ma'ruf Amin Doakan Santri Langitan Jadi Pemimpin Negeri  |  18:30 . Ramai, Keamanan Pesantren Imbau Tingkatkan Kewaspadaan  |  18:00 . Ma'ruf Amin Hadiri Haul Masyayikh Ponpes Langitan  |  17:00 . Arus Lalin Widang-Lamongan Terpantau Lancar  |  16:00 . Pasang Iklan Kampanye di Media? Ini Jadwalnya  |  15:00 . Arus Lalin Widang-Lamongan Terpantau Lancar  |  14:00 . Semen Indonesia Ajak Warganet “Bicara Baik” di Medsos  |  

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Rabu, 10 Oktober 2018 10:00:00

Biaya Pilkades Ditanggung Pemkab

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Wakil Bupati (wabup) Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyatakan, yampaikan,  biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 mendatang ditanggung Pemkab.

‘’Sedangkan pelaksanaannya melibatkan panitia desa dengan pengawasan dan pengamanan maksimal, ujar wabup, Rabu (10/10/2018). 

Politisi  PKB Tuban itu menambahkan, materi raperda tentang Kepala Desa (kades) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya, perlu penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat. 

‘’Terkait dengan Kades yang diberhentikan sementara,  Sekretaris Desa ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait raperda tentang pilkades,  Wabup menjelaskan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Serta telah sesuai Pemendagri 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. 

"Meski perlu ada penyesuaian pada pasal I angka 23 sampai dengan 29,’’ tambah pejabat asal Rengel ini.

Sedang yang berkaitan dengan Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu disisipkan satu pasal mengenai pemberhentian sementara. Selain itu, pengisian anggota BPD melalui musyawarah bukan pemilihan.

Sementara, raperda tentang perangkat desa perlu penyesuaian pada keterangan ‘WNI’ yang diganti menjadi warga desa setempat. Sedang surat keterangan sebagai persyaratan perangkat desa, pasal 10 ayat 2, huruf k dihapus karena bukan pemilihan.

Terpisah, Ainur Rofiq, anggota Pansus raperda ini menyampaikan,  secara umum 4 raperda yang dibahas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Hanya perlu penyesuaian-penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat agar lebih baik,’’ ungkapnya.[hud/ono]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment

Kamis, 02 Agustus 2018 22:07:39

Pemilu 2019

Cek Data Pemilih Pemilu 2019

Ayo CEK nama anda sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2019 atau belum? Caranya Klik: sidalih3.kpu.go.id.Jika anda belum terdaftar di portal tersebetu segera laporkan ke KPU Kabupaten/kota atau PPK di Kantor Kecamatan atau PPS di Kantor Kelurahan sesuai dengan alamat dalam KTP-el anda....

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Rabu, 10 Oktober 2018 10:00:00

Biaya Pilkades Ditanggung Pemkab

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Wakil Bupati (wabup) Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyatakan, yampaikan,  biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 mendatang ditanggung Pemkab.

‘’Sedangkan pelaksanaannya melibatkan panitia desa dengan pengawasan dan pengamanan maksimal, ujar wabup, Rabu (10/10/2018). 

Politisi  PKB Tuban itu menambahkan, materi raperda tentang Kepala Desa (kades) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya, perlu penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat. 

‘’Terkait dengan Kades yang diberhentikan sementara,  Sekretaris Desa ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait raperda tentang pilkades,  Wabup menjelaskan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Serta telah sesuai Pemendagri 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. 

"Meski perlu ada penyesuaian pada pasal I angka 23 sampai dengan 29,’’ tambah pejabat asal Rengel ini.

Sedang yang berkaitan dengan Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu disisipkan satu pasal mengenai pemberhentian sementara. Selain itu, pengisian anggota BPD melalui musyawarah bukan pemilihan.

Sementara, raperda tentang perangkat desa perlu penyesuaian pada keterangan ‘WNI’ yang diganti menjadi warga desa setempat. Sedang surat keterangan sebagai persyaratan perangkat desa, pasal 10 ayat 2, huruf k dihapus karena bukan pemilihan.

Terpisah, Ainur Rofiq, anggota Pansus raperda ini menyampaikan,  secara umum 4 raperda yang dibahas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Hanya perlu penyesuaian-penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat agar lebih baik,’’ ungkapnya.[hud/ono]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment