07:00 . Daftar Negara dengan Usia Harapan Hidup Tertinggi, Bagaimana Indonesia?   |  16:00 . Proyek Perbaikan Jalan Minim Rambu, Begini Pengakuan Pekerja  |  15:00 . 10 Finalis Cung dan Nduk Dijadwalkan Kunjungi Wisata Tuban  |  13:00 . Tak Kalah dengan Jalan Raya, Jalan Beton Digarap Rute Jegulo-Kenthi  |  12:00 . Begini Upaya Dinsos P3A Tekan Angka Kekerasan Anak dan KDRT  |  11:00 . Sering Tercium Bau, Warga Keluhkan Kontrol Perusahaan Tak Maksimal  |  10:00 . Patroli Rutin, Satpol PP Temukan Sepasang Pelajar di Bangunan Kosong  |  08:00 . Dinsos P3A Ajak Masyarakat Wujudkan Bumi Wali KLA  |  07:00 . Ini Kebiasaan yang Bikin Pekerjaan Lebih Sulit dari Seharusnya  |  23:00 . Sempat Was-Was dengan Jembatan Widang, Polres Optimalkan Sosialisasi  |  22:00 . Tak Diterima Dinsos, Bantuan Ormawa Unirow Dialihkan ke Baznas  |  22:00 . Haul Langitan Jadi Berkah Pedagang Luar Wilayah  |  21:00 . Cawapres, KH Ma'ruf Amin Mohon Dukungan dan Doa Restu   |  20:00 . Viral Berita Penculikan di Soko, Ini Tanggapan Polisi  |  19:00 . Ma'ruf Amin Doakan Santri Langitan Jadi Pemimpin Negeri  |  18:30 . Ramai, Keamanan Pesantren Imbau Tingkatkan Kewaspadaan  |  18:00 . Ma'ruf Amin Hadiri Haul Masyayikh Ponpes Langitan  |  17:00 . Arus Lalin Widang-Lamongan Terpantau Lancar  |  16:00 . Pasang Iklan Kampanye di Media? Ini Jadwalnya  |  15:00 . Arus Lalin Widang-Lamongan Terpantau Lancar  |  

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Minggu, 16 September 2018 12:00:31

Nyatakan Sikap, Aliansi GARUK Dukung Kejari Tuban Tegakkan Hukum

Reporter: M. Anang Febri

blokTuban.com - Terkait kasus yang menjerat Kades Mojoagung beserta suaminya, aliansi Gerakan Rakyat Untuk Keadilan (GARUK) sebagai pengawal kasus tindak pidana korupsi di Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menyatakan dukungan penuh agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menegakkan hukum dengan tegas tentang kasus dugaan penyelewengkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini baru terindikasi sekitar 152 juta rupiah.

"Kami meminta kepada seluruh jajaran penegak hukum, agar tidak gentar dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Mojoagung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Sebab itu merupakan kejahatan luar biasa dan merusak sendi-sendi kehidupan
bangsa Indonesia," kata Aliansi Garus yang diwakili oleh Bahrul Ulum, Minggu (16/9/2018).

Masih kata Ulum, selain dugaan tindak pidana korupsi ADD dan DD yang tengah ditangani Kejari Tuban, terdapat dugaan tindak pidana korupsi lain serta penggelapan yang dilakukan oleh Kades Mojoagung, Hj. Siti Ngatiyah beserta suaminya H. Makmur, diantaranya dana Pendapatan Asli Desa (PAD) berupa tanah kas desa yang di lelang 3 tahun tanpa hasil yang tak diinput lewat APBDEs, bantuan benih padi bersubdi oleh Kementrian Pertanian, bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa hand traktor, uang kas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Badan Uasaha Milik Desa (BUMDES) fiktif yang menyerap dana dari anggaran DD.

Terlebih lagi, suami Kades Mojoagung juga melakukan tindakan intervensi penyelenggaran pemerintah desa dengan menyebut dirinya sebagai Pimpinan Desa Mojoagung yang mana ikut menentukan kebijakan di desa hingga berujung terjadinya tindak pidana korupsi dan penggelapan. Kedekatan hubungan dengan orang-orang penting di Tuban, dimanfaatkan H.Haji Makmur untuk mengintimidasi lembaga dan juga perangkat desa, bahwa segala keputusan dan kebijakan yang di ambil adalah hasil persetujuan orang nomor 1 Tuban, sehingga azaz musyawarah untuk mufakat tak lagi dihiraukan.

Hal itu dijadiknnya sebagai kode peringatan Pamerintah Kabupaten Tuban agar tidakmelindungi pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah Kabupaten Tuban bekerjasama untuk penegakan hukum kasus korupsi di Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, agar menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka.

"Kami mendukung Kejari Tuban menjalankan penegakkan hukum dalam kerangka pemberantasan korupsi di Wilayah Kabupaten Tuban tanpa pandang bulu," tambahnya.

Selain itu, pihak GARUK meminta Kejari Tuban menangani kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak
gentar terhadap tekanan politik ataupun tekanan dalam bentuk lainnya, serta dari pihak manapun termasuk dari Pemerintah Kabupaten.

"Harapan kami, pemerintah bersangkutan agar tetap dan lebih serius dalam upaya pembinaan pemerintah desa kedepan," pungkasnya. [feb/ito]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment

Kamis, 02 Agustus 2018 22:07:39

Pemilu 2019

Cek Data Pemilih Pemilu 2019

Ayo CEK nama anda sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2019 atau belum? Caranya Klik: sidalih3.kpu.go.id.Jika anda belum terdaftar di portal tersebetu segera laporkan ke KPU Kabupaten/kota atau PPK di Kantor Kecamatan atau PPS di Kantor Kelurahan sesuai dengan alamat dalam KTP-el anda....

Sunday, 27/9/2015 3:59:59 A.M.

Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email bloktuban@gmail.com

Minggu, 16 September 2018 12:00:31

Nyatakan Sikap, Aliansi GARUK Dukung Kejari Tuban Tegakkan Hukum

Reporter: M. Anang Febri

blokTuban.com - Terkait kasus yang menjerat Kades Mojoagung beserta suaminya, aliansi Gerakan Rakyat Untuk Keadilan (GARUK) sebagai pengawal kasus tindak pidana korupsi di Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menyatakan dukungan penuh agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban menegakkan hukum dengan tegas tentang kasus dugaan penyelewengkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini baru terindikasi sekitar 152 juta rupiah.

"Kami meminta kepada seluruh jajaran penegak hukum, agar tidak gentar dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Mojoagung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Sebab itu merupakan kejahatan luar biasa dan merusak sendi-sendi kehidupan
bangsa Indonesia," kata Aliansi Garus yang diwakili oleh Bahrul Ulum, Minggu (16/9/2018).

Masih kata Ulum, selain dugaan tindak pidana korupsi ADD dan DD yang tengah ditangani Kejari Tuban, terdapat dugaan tindak pidana korupsi lain serta penggelapan yang dilakukan oleh Kades Mojoagung, Hj. Siti Ngatiyah beserta suaminya H. Makmur, diantaranya dana Pendapatan Asli Desa (PAD) berupa tanah kas desa yang di lelang 3 tahun tanpa hasil yang tak diinput lewat APBDEs, bantuan benih padi bersubdi oleh Kementrian Pertanian, bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa hand traktor, uang kas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Badan Uasaha Milik Desa (BUMDES) fiktif yang menyerap dana dari anggaran DD.

Terlebih lagi, suami Kades Mojoagung juga melakukan tindakan intervensi penyelenggaran pemerintah desa dengan menyebut dirinya sebagai Pimpinan Desa Mojoagung yang mana ikut menentukan kebijakan di desa hingga berujung terjadinya tindak pidana korupsi dan penggelapan. Kedekatan hubungan dengan orang-orang penting di Tuban, dimanfaatkan H.Haji Makmur untuk mengintimidasi lembaga dan juga perangkat desa, bahwa segala keputusan dan kebijakan yang di ambil adalah hasil persetujuan orang nomor 1 Tuban, sehingga azaz musyawarah untuk mufakat tak lagi dihiraukan.

Hal itu dijadiknnya sebagai kode peringatan Pamerintah Kabupaten Tuban agar tidakmelindungi pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah Kabupaten Tuban bekerjasama untuk penegakan hukum kasus korupsi di Desa Mojoagung, Kecamatan Soko, agar menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka.

"Kami mendukung Kejari Tuban menjalankan penegakkan hukum dalam kerangka pemberantasan korupsi di Wilayah Kabupaten Tuban tanpa pandang bulu," tambahnya.

Selain itu, pihak GARUK meminta Kejari Tuban menangani kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak
gentar terhadap tekanan politik ataupun tekanan dalam bentuk lainnya, serta dari pihak manapun termasuk dari Pemerintah Kabupaten.

"Harapan kami, pemerintah bersangkutan agar tetap dan lebih serius dalam upaya pembinaan pemerintah desa kedepan," pungkasnya. [feb/ito]

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

#0 Comments.....

Submit new comment