DPRD Terima Laporan 643 Guru Belum Divaksin

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Menyikapi lonjakan kasus covid 19 di Kabupaten Tuban, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah melaksanakan rapat kerja ( hearing ) bersama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R Koesma Tuban, Kamis (1/7/2021).

Dalam rapat tersebut banyak hal pembahasan yang dilakukan meliputi ketersediaan tempat tidur, ruang isolasi tenaga kesehatan, obat-obatan dan juga oksigen.

Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tuban juga tak luput dari pembahasan, khususnya tenaga pendidik yang harus sudah tervaksin keseluruhan mengingat rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

"Ternyata dari data tenaga pendidik keseluruhan sebanyak 21.343 orang, yang sudah tervaksin 20.709 guru. Untuk itu di harapkan 634 tenaga pendidik yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera mendatangi puskesmas terdekat," kata Ketua Komisi 4 DPRD Tuban, Tri Astuti saat dikonfirmasi usai rapat kerja.

Politisi dapil II memberi apresiasi kerja luar biasa dan pencanangan percepatan vaksinasi oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki. Sampai dengan tangal 30 Juni tercatat 123.242 orang di Tuban tervaksin.

Dari permasalahan yang ada dan diskusi, maka Komisi 4 merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan agar dalam menyikapi kasus lonjakan covid 19 untuk terus berkomunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan satgas covid dengan pemangku kepentingan lainnya dalam hal ini adalah TNI dan POLRI.

"Tak kalah pentingnya meningkatkan testing dan tracing serta mengoptimalkan peran satgas covid di tingkat desa/ kelurahan," imbuh Tri Astuti.

Rekomendasi lainnya yaitu segera melakukan rekruitment tenaga kesehatan terlatih ( relawan ) dan sopir ambulance. Sekaligus penambahan bed ( tempat tidur) untuk mengurangi beban kerja RS dan tenaga kesehatan termasuk penambahan ruang isolasi dan ICU.

Ditambahkan politisi Gerindra bahwa prinsip pelayanan dalam keadaan urgent tidak boleh menolak pasien. Dinkes harus memastikan ketersediaan APD dan obat-obatan dan segera mengevaluasi pelanggaran prokes saat antri pelaksanaan vaksinasi.

"Kami juga merekomendasi untuk mengoptimalkan sistem rujukan di puskesmas. Sekaligus di  buat RS khusus covid dalam hal ini hasil rapat kerja di sepakati RS Ali Mansyur Jatirogo," tandasnya. [ali/sas]