Tuban Kabupaten Pertama di Jatim Gunakan Aplikasi SIPBOS dari Kemendagri

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Kabupaten Tuban menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan BOS (SIPBOS) dari Kemendagri.

Penerapan aplikasi ini akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari berbagai program kegiatan. Sekaligus Hasil yang diperoleh juga lebih efektif dan akurat sehingga akan lebih aman dan terhindar dari kesalahan administrasi. 

"Dengan menerapkan aplikasi SIPBOS, Tuban menjadi pilot project sekaligus percontohan bagi wilayah lain terutama di Jawa Timur," kata Bupati Tuban, Fathul Huda, Selasa (17/9/2019).

Selama ini sektor pendidikan selalu mendapatkan perhatian terus menerus, baik baik infrastruktur maupun suprastruktur. Peningkatan kualitas pendidikan juga dapatnya memanfaatkan teknologi.

Di samping itu, lompatan-lompatan di bidang pendidikan mampu memunculkan berbagai terobosan dan inovasi yang baru. Bupati dua periode ini secara langsung memanggil Dispendik Tuban terkait subsidi bagi sekolah swasta. 

"Saya menginstruksikan dalam waktu dekat ada kajian mengenai hal ini sehingga tahun 2020 bisa diterapkan. Ini untuk menghindari kecemburuan dari sekolah swasta," pintanya.

Direktur Imtek Media Data, Insan Maulana Rhosyal, selaku konsultan penyelenggara menyatakan,  aplikasi SIPBOS merupakan aplikasi resmi dari Kemendagri RI sebagai aplikasi pengelolaan dana BOS. Aplikasi ini mencakup penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan.

Pelaporan SIPBOS sinkron dengan pelaporan dana Bos dan laporan Keuangan Daerah, paparnya. Hal tersebut sesuai dengan tema yaitu Optimalisasi Pengelolaan Dana BOS Reguler dengan Pemanfaatan Teknik Informasi Menuju Pelaporan Dana BOS Reguler Terintegrasi dengan Laporan Keuangan Daerah.

Pemkab Tuban menjadi salah satu pilot project aplikasi SIPBOS di Indonesia sekaligus menajdi kabupaten pertama di Jawa Timur yang menerapkan aplikasi SIPBOS. 

Seluruh bendahara dan operator akan dilatih terkait pengoperasian aplikasi SIPBOS, dimana satu instruktur akan menangani 20 peserta. Juga akan disinergikan dengan BPPKAD sehingga terjadi keselarasan program. [ali/ito]