Reporter: Khoirul Huda
blokTuban.com - Fraksi Partai Golkar dan Keadilan Sejahtera DPRD Tuban, menyoroti kebijakan Pemkab yang tertuang dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di tahun 2018.
Salah satunya, terkait kebijakan anggaran jaminan persalinan sebesar Rp2,5 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Pasalnya dari jumlah dana itu, hanya bisa terealisasi sekitar Rp1,1 miliar atau 45 persen.
"Realisasi anggaran jaminan persalinan di tahun anggaran 2018 hanya 45 persen, itu kenapa,” ungkap Arina Jumiawati, Juru Bicara Fraksi Golkar dan Keadilan Sejahtera.
Sementara itu, Wabup Tuban Noor Nahar Hussein, menyampaikan realisasi anggaran jaminan persalinan sebesar 45 persen karena untuk ibu hamil, ibu bersalin, nifas bayi baru lahir yang miskin tetapi tidak punya Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Semua persalinan sudah di tenaga medis dan kesehatan,” ungkap Noor Nahar Hussein.
Pihaknya menambahkan, untuk mewujudkan program itu juga telah dilakukan sosialisasi yang dilakukan bidan dan seluruh komponen pendukung lainnya. "Sosialisasi terus dilakukan,” ungkap Wabup. [hud/col]
