Utamakan Jembatan Kanor-Rengel Dibanding Tanggul Bengawan Solo

Reporter : Ali Imron

blokTuban.com - Tanggul Sungai Bengawan Solo wujudnya sangat diidamkan masyarakat Kabupaten Tuban. Kendati masih terkendala pembebasan lahan, proyek penangkis banjir tahunan itu justru tersisihkan dibanding proyek Jembatan Kanor-Rengel sepanjang 200 meter.

Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein menjelaskan pembebasan lahan tanggul didanai APBD Tuban sejak Februari 2015. Dari 60 Km panjang tanggul hingga akhir 2018, lahan warga yang sudah terbebaskan sekitar 25 Km.

Bentang tersebut dari wilayah Kecamatan Widang, Plumpang, dan sebagian wilayah Kecamatan Rengel. Terakhir taanggul yang yang dibangun sampai Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel.

"Sisanya 35 Km belum dibangun," Ucap Noor Nahar.

Di antara wilayah yang belum terbangun tanggul ada 11 desa di Kecamatan Rengel dan Soko. Yakni Desa Sumberejo, Karangtinoto, Tambakrejo, Kanorejo, dan Ngadirejo di Kecamatan Rengel. Desa Glagahsari, Kendalrejo, Mojoagung, Simo, Kenongosari, dan Pandan Wangi di Kecamatan Soko.

Dari lahan tersisa itu, Pemkab sudah membebaskan lahan sekitar 2,8 Km. Anggaran APBD yang telah digunakan melepas lahan warga Rp23,3 Miliar. Sisa lahan yang belum terekskusi sepanjang 32,2 Km, dan target pembebasan lahan direncanakan selesai 2021.

Semula proyek tanggul hanya sepanjang 19,8 Km dengan tinggi 3 meter di wilayah Kecamatan Rengel dan Soko. Skema proyek diubah menjadi sepanjang 60 Km dengan melintasi empat kecamatan tersebut.

"Kalau jembatan Kanor-Rengel ini jadi, saya akan mendorong supaya tanggul digenjot pembangunanya. Karena selain Tuban, tanggul akan jadi perhatian intens oleh Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat" janjinya.

Sikap optimis itu, dilatarbelakangi realita jika tanggul tak dibangun jalan menuju ke jembatan juga akan terendam banjir. Pihaknya tahu persis karena lahir di wilayah yang kerap banjir luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa itu.

Lebih dari itu, Wabup petahana juga menyinggung lambannya pembebasan lahan karena soal status administrasi lahan. Harus ijin pula dengan BPN, sehingga kami terus kerjasama.

"Capaiannya sudah sampai Karangtinoto sana. Uangnya jadi SiLPA yang sempat ditanyakan dewan Rp51 miliar itu karena belum terserap," pungkasnya. [ali/ito]