Tuban Punya Tim Komatda, Fokus Tangani Gangguan Mata

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com - Kabupaten Tuban sekarang sudah memiliki Tim Komite Mata Daerah (Komatda). Tim yang akan bekerja dalam periode 2019-2022 ini, baru saja dilantik pada awal Mei 2019. Berdasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) pada 15 Provinsi secara statistik mencerminkan keadaan prevalensi gangguan penglihatan secara Nasional ada 3 persen.

“Jawa Timur menempati peringkat pertama untuk tingginya prevalensi kebutaan sebanyak 4,4 persen,” ucap Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein, Minggu (5/5/2019).

Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa ini, telah melakukan intervensi pada 11 Puskemas. Baik dalam Peningkatan Kapasitas SDM layanan tentang kesehatan mata (Katarak dan Refraksi), dan  alat penunjang sederhana untuk screening mata dan empat set trial lense bagi empat Puskesmas yang terpilih. 

Sudah diserahkan juga satu  paket katarak set untuk RS NU dan RS Muhammadiyah. Juga dilakukannya pelatihan dan mengelola kader perawat mata/cen sebanyak 222 kader. Mereka  dari 110 desa di bawah wilayah 11 Puskesmas intervensi.

Sedangkan di ranah pendidikan juga dilatih 55 guru dari SMP/MTS oleh cen dan dokter, dimana saat ini guru mulai berproses untuk melakukan screening ketajaman mata pada siswanya. Hal ini sebagai bentuk memperkuat sistem, dan mendorong tentang pentingnya institusi independen yang peduli terhadap gangguan penglihatan.

Di tahun 2019 ini, diharapkan ada kegiatan yang sifatnya melanjutkan pembentukan Komatda. Pembentukannya bisa melibatkan Bappeda, Dinas Kesahatan, Dinas Sosial, RSUD dan Institusi Pendidikan Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Tuban, dr. Bambang Priyo Utomo, mengatakan, tujuan dibentuknya Komatda untuk menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan terutama penanggulangan katarak. Mengingat masih menjadi masalah banyak orang terutama di daerah yang sulit dijangkau dan tidak memiliki akses pelayanan kesehatan mata.

"Penanggulangan gangguan kesehatan mata tidak hanya dapat dilakukan pemerintah, tetapi diperlukan kontribusi aktif dari lembaga-lembaga swasta, dan organisasi profesi," pungkasnya. [ali/lis]