20:00 . Meninggalnya KPPS Tuban Diduga Kuat Kelelahan   |   19:00 . Ketua DPRD Tuban : Pemilu Serentak Perlu Dikaji   |   18:00 . Sempat Pingsan, Anggota KPPS di Semanding Meninggal Dunia   |   17:00 . Beberapa Titik CCTV Akan Dipasang di Gudang Penyimpanan Surat Suara   |   16:00 . Kuliner Ekstrim Biawak, Begini yang Dirasakan Penggemar...   |   12:00 . Rekapitulasi Surat Suara Kecamatan Dijaga Ketat   |   11:00 . Hari Kartini, Pertamina Diskon Bright Gas Rp21.000   |   10:00 . Kamar Kejiwaan Khusus Caleg Gagal di RSUD Koesma Sepi   |   08:00 . Warisan Sejarah di Bumi Wali   |   07:00 . Siapa Saja yang Layak Diundang dalam Pernikahan Anda?   |   06:00 . Hari Kartini 2019, Ini Sejarah & Kutipan Inspiratifnya   |   18:00 . Heboh.....! Emak-emak Bakar Diri   |   17:00 . Stok Aman, Harga Bengkoang Mojomalang Selalu Stabil   |   16:00 . Cikal Bakal Warga Menilo di Makam Eyang Pendek   |   15:00 . Tanpa Didampingi Keluarga, Begini Kondisi SR di RSNU   |  
Mon, 22 April 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Friday, 29 March 2019 12:00

Kepala Puskesmas Terjaring OTT?

Pemkab Tuban Berikan Pendampingan Hukum

Pemkab Tuban Berikan Pendampingan Hukum

Reporter: Ali Imron

blokTuban.com – Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.

Baca juga [OTT Sangat Memalukan, Bupati Harus Bertindak]

“Saya selaku ketua Korpri sudah menugaskan bagian hukum untuk membela SP,” ujar Sekda Budi Wiyana, ketika dikonfirmasi blokTuban.com, di kantor Pemkab, Jumat (29/3/2019).

Kasus ini merupakan praduga tak bersalah. Kita ingin ada pendampingan sejauh mana melalui bagian hukum berkoordinasi, bagaimana terkait proses kedepannya. Pemkab Tuban sangat menghormati upaya penegak hukum.

Kendati demikian, kita tetap melakukan pendampingan supaya jelas kasusnya. Kenapa harus ada pendampingan, karena setiap anggota Korpri memiliki hak untuk dibela ketika tersandung hukum.



“Dari kasus ini semoga bisa menjadi pembelajaran semuanya,” terang biroklrat asal Nganjuk ini.

Dikarenakan kehati-hatian itu harus dilakukan. Diyakini pengendalian Pemkab Tuban dilakukan bertahap secara optimal. Begitu pula pengawasan berawal dari internal organisasi Dinkes, sehingga penyelenggara berjalan sesuai prosedur.

Soal potongan honor Japel yang sudah berjalan empat bulan, Sekda akan mengorek informasi tersebut. Bagian hukum akan koordinasi dengan Polda Jatim, sekaligus melihat perkembangan kasus tersebut.

“Kita pastikan pelayana kesehatan di puskesmas tetap berjalan,” pungkasnya. [ali/rom]

Tag : OTT, PUSKESMAS, PUNGLI, TARIKAN LIAR, POTONG HONOR, OTT TUBAN, KEPALA PUSKESMAS

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Sunday, 21 April 2019 08:00

    Warisan Sejarah di Bumi Wali

    Warisan Sejarah di Bumi Wali Di Tuban banyak sekali wahana wisata yang memang sudah menjadi tujuan para wisatwan domestik maupun non domestik. Namun, sebenarnya bagaimana sih sejarah wisata yang ada di ujung barat Provinsi Jawa...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 09 February 2019 13:00

    Waspada Modus Penipuan Rekrutmen Holcim di WhatsApp

    Waspada Modus Penipuan Rekrutmen Holcim di WhatsApp Sehubungan dengan maraknya kembali modus penipuan rekrutmen Holcim yang beredar lewat akun media sosial WhatsApp, masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya diminta waspada. Semua pihak harus lebih hati-hati,...

    read more