22:00 . DPT-HP Tahap II Naik 0,01 Persen   |   21:00 . Terjerat Kasus Pengroyokan, Usai Akad Nikah Pria Ini Kembali Dibui   |   20:00 . Komunitas Tuban Today, Gotong Royong untuk Misi Sosial   |   19:00 . Hari Pertama, Peserta Tes SKD hanya 21 Orang yang Lolos Passing Grade   |   18:00 . Sah Jejaka dan Perawan Menikah   |   17:30 . Bupati Berharap Kilang Rosnef Segera Terealisasi   |   17:00 . Pakai Gas untuk Melaut, Nelayan Mengaku Lebih Irit   |   16:30 . Nelayan Tuban Terima Bantuan Mesin Perahu dari Menteri ESDM   |   16:00 . Menteri ESDM Serahkan 200 Paket Konverter Kit ke Nelayan Kecil   |   15:00 . Mantab...! Cobain Becek Togek Khas Pohan   |   14:00 . Jejaka dan Perawan Tua Ini Menikah di Hari Jadi Tuban   |   13:00 . KPUD Tuban Tetapkan DPT-HP Tahap II Sebanyak 940.284   |   12:00 . Wajib Tau! Pilih Ban Jenis Rainy untuk Musim Hujan   |   11:00 . 12 Pasang Pengantin jalani Nikah Masal   |   10:00 . Begini Sejarah Holcim di Indonesia   |  
Wed, 14 November 2018
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Wednesday, 31 October 2018 10:00

Serikat Pekerja Tuban Demo di Kantor PTSP dan Naker. Menuntut Apa?

Serikat Pekerja Tuban Demo di Kantor PTSP dan Naker. Menuntut Apa?

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Ratusan buruh di Bumi Wali yang tergabung dalam Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PTSP dan Naker) Kabupaten Tuban.

Mereka meminta agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban naik, mereka menilai besaran usulan upah Kabupaten Tuban pada tahun 2019 tidak sesuai dengan tahapan fungsi dari Dewan Pengusaha Kabupaten Tuban (DPK) yang mengabaikan usulan dari serikat buruh.

"Usulan UMK Pemkab Tuban 2019 tidak berpihak pada buruh melainkan pro kepada pemilik modal dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2004," terang Koordinator Lapangan Aksi (Korlap Aksi) Duraji, Rabu (31/10/2018).

Dijelaskan juga bahwa penetapan usulan upah harus berdasarkan survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sesuai Undang-undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Jelas bahwa penetapan UMK M.nggunakan peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang tidak mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh," jelas pria yang juga Ketua FSPMI Tuban.[hud/dy]

 

 

Tag : buruh, tenagakerja, demo

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Sunday, 14 October 2018 11:00

    Gowes 3Th blokTuban.com Berkarya dan HJT ke-725

    Dirut BMG Canangkan Gowes Jadi Bagian Program HJT

    Dirut BMG Canangkan Gowes Jadi Bagian Program HJT Di bawah naungan blokMedia Grup (BMG),  blokTuban.com telah 3 tahun lebih mempersembahkan berbagai sajian informasi di Bumi Wali, Kabupatem Tuban. Pada rangkaian menyambut Hari Jadi Tuban (HJT) ke-725, juga dikemas...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 10 November 2018 10:00

    Pengumuman: Seleksi dan Rekrutmen P2KTD PID Tuban

    Pengumuman: Seleksi dan Rekrutmen P2KTD PID Tuban Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Tuban, maka Tim Inovasi Kabupaten (TIK) PID membuka seleksi dan rekrutmen Pengelola Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa...

    read more