18:00 . Polres Amankan Terduga Pelaku Curanmor 19 Kali dengan Timah Panas   |   16:00 . Diskoperindag Akan Kroscek Keluhan Terkait Petugas Jaga Pasar   |   13:00 . Dinsos P3A Prioritaskan Berdayakan Disabilitas dengan Keahlian   |   12:00 . 2018, Angka Disabilitas Meningkat   |   11:00 . Nikmati Kontur Lembut Daging Rajungan di Sumberagung   |   10:00 . Fresh dan Kekinian, Begini Ikon Baru Bulurejo   |   09:00 . Januari, RSUD dr. Koesma Tuban Tangani 35 Pasien DB   |   08:00 . Catat....! Ini Tahapan Pilkades Serentak 2019 di Tuban   |   07:00 . Langkah Sederhana untuk Hidup Lebih Sehat   |   18:00 . 2018, Pelanggaran Disiplin PNS Menurun   |   17:00 . Campus Fast Solusi Kenalkan Perguruan Tinggi ke Siswa   |   16:00 . 2018 Realisasi Pendapatan Parkir Berlangganan Lebihi Target   |   15:00 . Wabup Tekankan Pengurangan Risiko Bencana   |   14:00 . Bantu Siswa Pilih Kampus, MGBK Adakan Camp Fast   |   13:00 . Ingin Buat Road Map, Wabup Kujungi Tempat Wisata Bumi Wali   |  
Sat, 19 January 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Wednesday, 31 October 2018 10:00

Serikat Pekerja Tuban Demo di Kantor PTSP dan Naker. Menuntut Apa?

Serikat Pekerja Tuban Demo di Kantor PTSP dan Naker. Menuntut Apa?

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Ratusan buruh di Bumi Wali yang tergabung dalam Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban menggelar aksi demo di depan Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan, Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PTSP dan Naker) Kabupaten Tuban.

Mereka meminta agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban naik, mereka menilai besaran usulan upah Kabupaten Tuban pada tahun 2019 tidak sesuai dengan tahapan fungsi dari Dewan Pengusaha Kabupaten Tuban (DPK) yang mengabaikan usulan dari serikat buruh.

"Usulan UMK Pemkab Tuban 2019 tidak berpihak pada buruh melainkan pro kepada pemilik modal dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2004," terang Koordinator Lapangan Aksi (Korlap Aksi) Duraji, Rabu (31/10/2018).

Dijelaskan juga bahwa penetapan usulan upah harus berdasarkan survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sesuai Undang-undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Jelas bahwa penetapan UMK M.nggunakan peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang tidak mencerminkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh," jelas pria yang juga Ketua FSPMI Tuban.[hud/dy]

 

 

Tag : buruh, tenagakerja, demo

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Thursday, 03 January 2019 16:00

    Raker BMG 2019

    GM Bacakan SK, Inilah Leader Baru di Redaksi bB dan bT

    GM Bacakan SK, Inilah Leader Baru di Redaksi bB dan bT Dalam rangka menjalankan roda perusahaan di bawah naungan Blok Media Grup (BMG) dengan semangat mengawali tahun 2019 ini, ada penyegaran yang dilakukan pada anak-anak perusahaan BMG, termasuk dalam redaksi blokBojonegoro.com...

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 10 November 2018 10:00

    Pengumuman: Seleksi dan Rekrutmen P2KTD PID Tuban

    Pengumuman: Seleksi dan Rekrutmen P2KTD PID Tuban Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Tuban, maka Tim Inovasi Kabupaten (TIK) PID membuka seleksi dan rekrutmen Pengelola Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa...

    read more