19:00 . Sempat Menolak, Bruntas Pradoto Terima Mandat Jadi Ketua Pepadi   |   17:00 . PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu Resmikan Program CSR Bidang Pendidikan   |   16:00 . Setelah Lama Mati Suri, Hari Ini Pepadi Bangkit Kembali   |   15:00 . Sergab, Bulog Terima 70 Ton beras dari Petani   |   14:00 . Vendor Gathering, BPJS Sosialisasikan Program   |   13:00 . Bupati Fathul Huda Minta Pers Tetap Kritis   |   12:00 . Penjual Minuman Beralkohol di 3 Kecamatan Diminta Urus Ijin   |   10:00 . Duh...! Penjual Sate Simpan Arak Dalam Termos Nasi   |   09:00 . Turnamen Futsal Antar Instansi Meriahkan Puncak HPN PWI Tuban   |   08:00 . Pertamina EP Raih Best of The Best APQ Awards 2019   |   07:00 . Dua Alasan Kenapa Kita Suka Menunda-Nunda (dan Solusinya)   |   21:00 . Semen Indonesia Mulai Gelar Bimbingan Manasik Haji di Tuban   |   17:00 . Kodim 0811 Tuban Matangkan Persiapan Penutupan TMMD   |   16:00 . Hari Perdana UNBK, Siswa SMK Mengaku Grogi   |   15:00 . ULAR SANCA KEMBANG TERTANGKAP WARGA BANGILAN   |  
Wed, 27 March 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Wednesday, 10 October 2018 10:00

Biaya Pilkades Ditanggung Pemkab

Biaya Pilkades Ditanggung Pemkab

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Wakil Bupati (wabup) Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyatakan, yampaikan,  biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 mendatang ditanggung Pemkab.

‘’Sedangkan pelaksanaannya melibatkan panitia desa dengan pengawasan dan pengamanan maksimal, ujar wabup, Rabu (10/10/2018). 

Politisi  PKB Tuban itu menambahkan, materi raperda tentang Kepala Desa (kades) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya, perlu penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat. 

‘’Terkait dengan Kades yang diberhentikan sementara,  Sekretaris Desa ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait raperda tentang pilkades,  Wabup menjelaskan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Serta telah sesuai Pemendagri 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. 

"Meski perlu ada penyesuaian pada pasal I angka 23 sampai dengan 29,’’ tambah pejabat asal Rengel ini.

Sedang yang berkaitan dengan Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu disisipkan satu pasal mengenai pemberhentian sementara. Selain itu, pengisian anggota BPD melalui musyawarah bukan pemilihan.

Sementara, raperda tentang perangkat desa perlu penyesuaian pada keterangan ‘WNI’ yang diganti menjadi warga desa setempat. Sedang surat keterangan sebagai persyaratan perangkat desa, pasal 10 ayat 2, huruf k dihapus karena bukan pemilihan.

Terpisah, Ainur Rofiq, anggota Pansus raperda ini menyampaikan,  secara umum 4 raperda yang dibahas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Hanya perlu penyesuaian-penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat agar lebih baik,’’ ungkapnya.[hud/ono]

 

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

  • Monday, 04 March 2019 08:00

    Pondok Literasi

    Pondok Literasi Saat ini lagi gencar-gencarnya gerakan litersai. Di mana-mana ada komunitas baca, tadarus puisi dan dan bedah buku, yang arahnya untuk menumbuhkan cinta membaca. Baru sebagian kecil kegiatan di Kabupaten...

    read more

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 09 February 2019 13:00

    Waspada Modus Penipuan Rekrutmen Holcim di WhatsApp

    Waspada Modus Penipuan Rekrutmen Holcim di WhatsApp Sehubungan dengan maraknya kembali modus penipuan rekrutmen Holcim yang beredar lewat akun media sosial WhatsApp, masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya diminta waspada. Semua pihak harus lebih hati-hati,...

    read more