20:00 . Konsulat Jenderal Jepang Resmikan Bantuan Pendidikan di Tuban   |   19:00 . Agustus, Perajin Mobil Hias Kebanjiran Pesanan   |   18:00 . Akhirnya, Pesepeda Tuban-Jakarta Balik ke Kampung Halaman   |   17:00 . 2.620 KK 4 Desa di Kecamatan Senori Terdampak Kekeringan   |   16:00 . Nelayan Tuban Larung Bekakak, Ini Filosofinya   |   15:00 . PT LIB Tunda Tiga Pertandingan, Salah Satunya Persewar Lawan Persatu   |   14:00 . Kapolres Siap Jaga Putra-putri Papua   |   13:00 . 29 Tim Berebut Piala Temaji Cup I Bola Voli U18 dan U16   |   12:00 . Pesan Damai dari Tuban untuk Indonesia   |   11:00 . Pasca Digeruduk Ratusan Pekerja, Begini Pernyataan PT. SBI   |   10:00 . Kapolres Jamin Keamanan Putra-Putri Papua Yang Menempuh Pendidikan di Tuban   |   09:00 . Pria di Sumberagung Nekat Gantung Diri Saat Ditinggal Istri Belanja   |   08:00 . Buruh Demo Tolak Upah Murah   |   07:00 . Balita Konsumsi Suplemen Vitamin, Perlu Enggak Sih?   |   20:00 . Ritual Kyai Mancung di Tuban, Dulu Kerbau Kini Sapi   |  
Thu, 22 August 2019
Jl. Sunan kalijogo Gang Latsari 1 No. 26 Tuban, Email: bloktuban@gmail.com

Wednesday, 10 October 2018 10:00

Biaya Pilkades Ditanggung Pemkab

Biaya Pilkades Ditanggung Pemkab

Reporter: Khoirul Huda

blokTuban.com - Wakil Bupati (wabup) Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyatakan, yampaikan,  biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) 2019 mendatang ditanggung Pemkab.

‘’Sedangkan pelaksanaannya melibatkan panitia desa dengan pengawasan dan pengamanan maksimal, ujar wabup, Rabu (10/10/2018). 

Politisi  PKB Tuban itu menambahkan, materi raperda tentang Kepala Desa (kades) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya, perlu penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat. 

‘’Terkait dengan Kades yang diberhentikan sementara,  Sekretaris Desa ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait raperda tentang pilkades,  Wabup menjelaskan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor: 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Serta telah sesuai Pemendagri 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades. 

"Meski perlu ada penyesuaian pada pasal I angka 23 sampai dengan 29,’’ tambah pejabat asal Rengel ini.

Sedang yang berkaitan dengan Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu disisipkan satu pasal mengenai pemberhentian sementara. Selain itu, pengisian anggota BPD melalui musyawarah bukan pemilihan.

Sementara, raperda tentang perangkat desa perlu penyesuaian pada keterangan ‘WNI’ yang diganti menjadi warga desa setempat. Sedang surat keterangan sebagai persyaratan perangkat desa, pasal 10 ayat 2, huruf k dihapus karena bukan pemilihan.

Terpisah, Ainur Rofiq, anggota Pansus raperda ini menyampaikan,  secara umum 4 raperda yang dibahas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‘’Hanya perlu penyesuaian-penyesuaian pada beberapa pasal dan ayat agar lebih baik,’’ ungkapnya.[hud/ono]

 

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokTuban TV

Redaksi

  • Monday, 15 July 2019 16:00

    blokTuban.com Resmi Terverifikasi Dewan Pers

    blokTuban.com Resmi Terverifikasi Dewan Pers Media blokTuban.com mulai Senin (15/7/2019) resmi terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Hal ini membuktikan bahwa portal media online ini, produk beritanya terpercaya dan mencerdaskan publik....

    read more

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat

  • Saturday, 09 February 2019 13:00

    Waspada Modus Penipuan Rekrutmen Holcim di WhatsApp

    Waspada Modus Penipuan Rekrutmen Holcim di WhatsApp Sehubungan dengan maraknya kembali modus penipuan rekrutmen Holcim yang beredar lewat akun media sosial WhatsApp, masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya diminta waspada. Semua pihak harus lebih hati-hati,...

    read more