205.000 Petani Tuban Bakal Terima Kartu

Reporter: Dwi Rahayu

blokTuban.com - Persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi yang kerap menuai masalah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Bersama salah satu bank plat merah, sekitar 205.000 petani di Tuban bakal menerima kartu tani.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menjelaskan, program kartu tani ini merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan di bidang pertanian, dan tujuan lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat petani. Diakuinya, permasalahan ketersediaan pupuk kerap menjadi headline di berbagai media massa.

"Sebab itu, kita adakan program kartu tani, dimana setiap petani memiliki kartu seperti ATM. Jadi tanpa itu mereka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi," kata Budi saat ditemui awak media blokTuban.com, Rabu (29/3/2017).

Dengan adanya kartu tani, lanjut Budi, target tiap perorangan bisa semisal ditetapkan beberapa kilo, maka tidak boleh membeli melebihi target yang ditentukan. Sehingga pengawasan penyebaran pupuk bersubsidi dapat terkendali.

Namun, Budi mengaku tidak memungkiri program baru tersebut pasti menemui kendala kedepan. Untuk itu, ia meminta implementasi program kartu tani dapat dilakukan pada kecamatan yang jumkah kawasan pertaniannya sedikit.

"Implementasi di Kecamatan Tuban, taruhlah kecamatan yang tidak banyak desa dulu. Apabila ada kendala bisa dikoordinasikan dan disinergikan untuk mencari pemecahan," kata Budi menambahkan.

Sementara itu, Kepala BNI Cabang Tuban, Bintara dalam program kali ini menjadi perbankan yang ditunjuk guna memfasilitasi kartu tani berbasis ATM tersebut. Penunjukkan ini, menurutnya, telah disesuaikan perintah dari Pemerintah Pusat.

"Target maksimal penyebaran kartu tani pada Mei mendatang," ujarnya.

Penyelenggaraan program kartu tani, masih terang Bintara, dalam rangka percepatan swasembada pangan nasional. Utamanya untuk penyaluran pupuk bersubsidi, bank pemerintah wajib mendukung pelaksanaan di lapangan.

"Untuk wilayah Jawa Timur di bawah BNI, wilayah telah dibagi masing-masing perbankan supaya tidak berbenturan," kata Bintara. [dwi/rom]